(CAKAPLAH) - Anggaran belanja pemerintah untuk aktivitas digital yang dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan tokoh senior, DR. Rizal Ramli.

Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), terhitung sejak tahun 2014 hingga 2020 tercatat ada 133 paket pengadaan yang totalnya mencapai Rp 1,29 triliun. Di mana di dalamnya ada anggaran untuk media sosial, influencer, kampanye online, hingga konsultan komunikasi.

Bagi Rizal Ramli, kehadiran pendengung bayaran atau BuzzerRp yang kerap kali mengatasnamakan diri sebagai influencer merupakan masalah serius bagi kehidupan demokrasi di negeri ini. Kelompok ini bergerak hanya untuk kepentingan sang tuan yang membayar.

Narasi-narasi yang disampaikan berlebihan hingga acapkali berpotensi merusak persatuan dan mengadu domba agama. Semua itu tidak dipedulikan karena yang terpenting bagi BuzzerRp adalah menutupi kegagalan sang tuan.

“Menutupi kegagalan tuannya dan melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan-lawan politik,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (5/9).

“Nah si Tuan Pembayar bisa perankan "Good Guy" karena peran kotor (“Bad Guys”) sudah dimainkan BuzzeRp,” sambung Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Di era rezim saat ini, Rizal Ramli melihat bahwa propaganda islamphobia terus dilanjutkan. Tujuannya ada dua. Pertama untuk menakut-nakuti minoritas, abangan, dan nasionalis sempit, sehingga mereka semakin militan membela status-quo yang minim prestasi dan koruptif.

“Kedua mobilisasi pendanaan untuk membiayai operasi islamphobia oleh BuzzerRp dan InfluencerRp,” sambungnya.

Padahal, kata Rizal Ramli, negara yang mengaku Pancasila tidak boleh ada phobia-phobia terhadap agama apapun. Termasuk tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama, suku, dan warna kulit.

“Kita semua Indonesia. Stop dan hentikan phobia-phobia, yang hanya jadi sumber perpecahan! Fokus lawan ketidakadilan, korupsi dan perilaku otoriter!” tegas mantan Menko Kemaritiman itu.