PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan berbagai masukan dan aspirasi dari para gubernur se-Sumatera dalam rapat koordinasi yang digelar di Riau hari ini, Kamis (30/6/2022).
"Banyak yang disampaikan, soal infrastruktur, pertanian, perikanan, perhutanan dan lainnya. Nah untuk mengakomodir persoalan ini, sesuai dengan apa yang disampaikan presiden, bahwa tak ada proyek dengan pengalokasian anggaran yang cukup besar dari yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2022 atau sampai 2024," ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa dari beberapa poin tersebut, persoalan harga sawit dan konektifitas jalan tol menjadi hal yang paling penting untuk ditindaklanjuti dan dengan support pembiayaan dari pusat dan daerah.
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, jika persoalan sawit menjadi atensi di forum Rakor Gubernur se-Sumatera, dan para gubernur sepakat masalah sawit ini harus cepat disikapi karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat petani sawit.
"Masalah sawit ini harus cepat ditanggapi, tadi sudah kami sampaikan ke pak Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan akan ada proses yang dilalui untuk menyampaikan hal ini ke menteri terkait. Semoga permasalahan sawit segera teratasi, karena petani kita kasian dengan harga sawit yang terus menurun," ungkap Gubri.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, bahwa persoalan harga sawit ini menjadi concern seluruh gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil kelapa sawit, seperti Bengkulu.
"Harga komoditas sawit saat ini sangat memprihatikan. Kalau ini tidak betul-betul dicarikan solusi dari pusat dan rakor ini, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat," katanya.
Menurutnya, jika kondisi ini terus terjadi dikhawatirkan harga sawit semakin anjlok dan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) terancam ditutup.
"Tak bisa saya bayangkan bagaimana nanti reaksi masyarakat kalau harga sawit semakin turun, dan PKS terancam tutup. Masyarakat akan menganggap gubernur, bupati/walikota yang di garda terdepan ini tidak mampu menyelesaikan persoalan ini," tegasnya.
"Kira-kira solusinya apa untuk kita pikirkan dalam waktu cepat. Sebab masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya ke perkebunan sawit ini banyak, ini dampak nya akan luas," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Rapat koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Provinsi Riau, Kamis (30/6/2022), tidak dihadiri seorang menteri pun.
Padahal direncanakan rapat tersebut akan dihadiri tiga orang menteri, salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, namun pada hari H, acara hanya dihadiri oleh Wakil Mendagri John Wempi Wetipo.
Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa hanya diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi.
Sedangkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani juga yang dijadwalkan akan hadir dalam rakor Gubernur se-Sumatera tidak datang. Lalu, untuk Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tak hadir juga dan diwakili Dirjen secara virtual melalui zoom metting.
Bahkan, dari 10 provinsi se-Sumatera ada tiga gubernur yang tidak hadir dalam rakor tahunan itu. Kepala daerah yang tak hadir diantaranya Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
Penulis | : | Satria Yonela Putra/Amin |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |