PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau mengambil langkah tegas di Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan RI, yang nyatanya nasib negara dan rakyat Indonesia masih tidak baik-baik saja.
Presiden Mahasiswa Unri, Kaharuddin HSN DM mengatakan, permasalahan mengenai ketidakjelasan Rancangan KUHP dan wacana kenaikan harga BBM secara tiba-tiba menjadi permasalahan besar yang terjadi di skala nasional. Bukan hanya itu, harga bahan pokok dan sembako di pasaran terus naik-turun sehingga menyebabkan kestabilan ekonomi masyarakat terganggu.
"Permasalahan agraria, energi, dan minerba di Riau pun belum menemukan titik terang," katanya, Senin (22/8/2022).
Setelah sebelumnya Rancangan KUHP dikabarkan menjadi hadiah Kemerdekaan RI Ke-77, hingga saat ini belum muncul kabar maupun kejelasan dari Rancangan KUHP. Kejelasan mengenai perkembangan penanganan pasalnya yang menimbulkan kontroversi pun seakan-akan menghilang.
Kaharudin mengatakan, Eddy selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) menyatakan bahwa pengesahan Rancangan KUHP bakal dilaksanakan di akhir tahun 2022. Bukannya tidak mungkin jika lagi-lagi pemerintah memanfaatkan masa ini sebagai kesempatan untuk kembali merombak Rancangan KUHP.
Pun begitu, dari banyaknya permasalahan di negeri ini pada penghujung 2022, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi sasaran kembali. Kelangkaan dan kenaikan BBM seakan-akan mencekik rakyat. Permasalahan ini kembali mencuat setelah tahun-tahun sebelumnya sudah pernah muncul.
Stabilitas harga bahan pokok masih terus meresahkan pasca terjadinya pandemi Covid-19 dua tahun silam. Namun, hingga saat ini belum terlihat kestabilan harga bahan pokok dan sembako di pasaran.
"Sengketa agraria dan pengolahan sumber daya minerba pun semakin tidak terkendali, tidak terkecuali di Riau. Sumber daya alam yang seharusnya menjadi penjamin kesejahteraan rakyat tidak terlihat benar-benar dimiliki oleh rakyat, justru menjadi ladang eksploitasi bagi para pejabat," ujarnya.
Pengoptimalan sumber daya alam yang seharusnya adil bagi seluruh rakyat dan mensejahterahkan belum terlihat aktualisasinya, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun kebangkitan perekonomian rakyat.
"Padahal, Riau adalah salah satu provinsi dengan sumber daya alam terutama sumber daya energi paling melimpah di Indonesia. Tidak seharusnya masyarakat Riau sengsara dan tidak dapat menikmati hasil tanahnya sendiri," ketusnya.
Maka, katanya, pada hari ini, Senin (22/8/2022), pukul 02.20 WIB dini hari tadi, BEM Unri melalui Kementerian Sosial Politik berangkat melakukan Aksi Propaganda melalui pemasangan spanduk propaganda di lima titik.
Titik pemasangan tersebut meliputi di depan kantor DPRD Riau, kantor Gubernur Riau, Flyover SKA, JPO Sudirman, dan di Unri sendiri.
Pemasangan spanduk propaganda ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi dan keluh-kesah masyarakat Riau yang seharusnya diketahui dan didengar oleh pemerintah daerah dan pusat, serta juga meningkatkan kesadaran maupun kepedulian seluruh masyarakat Riau mengenai kondisi daerahnya.
Bahwa Indonesia terutama Riau, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Selain polemik Rancangan KUHP, permasalahan stabilitas harga bahan pokok, energi dan minerba, konflik agraria dan pertanian, marak dan rendahnya penanganan kasus kekerasan seksual juga menghantui kehidupan masyarakat.
"Aksi pemasangan spanduk kami lakukan sebagai bukti akan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah. Di tengah polemik Rancangan KUHP yang masih kontroversi, stabilitas harga bahan pokok yang tak kunjung stabil, justru timbul permalasahan BBM. Terlihat di banyak SPBU, antrean panjang mobil-mobil besar untuk membeli minyak. Namun lagi-lagi masyarakat di hadapkan dengan sebuah rencana kenaikan BBM. Tentu masyarakat akan semakin menderita, menjerit dengan kebijakan yang dicanangkan ini. Semoga pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa mendengar kan aspirasi yang kami sampaikan," ungkap Khoirul Basar, selaku Menteri Sosial Politik BEM Unri.