PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan dibutuhkan dana sekitar Rp74 Miliar agar program Universal Health Coverage (UHC), cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk, bisa segera diterapkan di Pekanbaru.
Hal ini disampaikan Muflihun usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru dengan Pemko Pekanbaru, Rabu (28/12/2022). Ia mengatakan memang masalah keuangan menjadi kendala dalam percepatan program UHC di Pekanbaru.
"Siapa sih kepala daerah yang tidak mau UHC ini cepat dilaksanakan, karena ini semua menyangkut tentang masyarakat. Pasti semua kepada daerah mau," ujar Muflihun Rabu (28/12/2022).
Tapi hari ini Pekanbaru ada kendala yang harus sama-sama dipahami yaitu masalah keuangan.
"Kondisi keuangan kita belum pulih. Saya bilang, saya masuk pertama kali itu dengan tunda bayar yang luar biasa. Jumlahnya lebih dari Rp100 Miliar yang hari ini Alhamdulillah sudah mulai terangsur. Mungkin tahun depan tunda bayar kita hanya tinggal Rp70 miliar saja," jelasnya.
"Sementara untuk beban UHC sendiri kita masih kurang uang kurang lebih Rp74 miliar," imbuhnya.
Untuk itu agar program UHC ini bisa cepat terlaksana ada beberapa opsi yang bisa dilakukan.
"Yang pertama kita minta bantuan kembali, kita minta tambahan dari bapak Gubernur. Kemudian yang kedua kita minta juga bagaimana optimalisasi pajak rokok kita. Dan yang ketiga bagaimana kita agar semua perusahaan di Pekanbaru bisa memberi kontribusi. Minimal satu perusahaan bisa bantu 100 atau 1000 orang inikan bisa mengecilkan untuk APBD Pekanbaru ini," sebutnya.
UHC, menurut WHO, adalah menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya.***
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kota Pekanbaru |