PEKANBARU (CAKAPLAH) - PT Riau Petroleum diproyeksikan target dividen sebesar Rp800 miliar tahun ini. Tapi, DPRD Riau ragu badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Riau itu mampu mencapai target.
Anggota DPRD Riau Zulfi Murshal mengatakan, target itu cukup besar. Jika target dividen sebesar itu tidak tercapai, akan berdampak kepada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ditargetkan pendapatan dari Riau Petroleum senilai Rp800 miliar. Nilai ini tidak sedikit, jika tidak tercapai maka akan berdampak pada banyaknya kegiatan yang dipangkas dalam perencanaan APBD," kata Zulfi, Selasa (13/6/2023).
Lanjut dia, keraguannya ini harus segera direspons oleh Badan Anggaran (Banggar). Banggar DPRD Riau bersama TAPD Riau harus segera melakukan pembahasan kembali dengan mencarikan solusi sumber pendapatan lain.
Sehingga target setoran dari PT Riau Petroleum nantinya tidak memicu defisit anggaran. Bayangkan saja, kata dia, Rp800 miliar ini yang semula sudah ditetapkan sebagai sumber pendapatan, tapi tidak tercapai maka akan terjadi rasionalisasi anggaran.
"Makanya harus dicari potensi pendapatan lain, agar defisit bisa kita hindari. Ini catatan penting saya yang harus segera ditanggapi," kata dia.
Kata dia, melihat target kerja BUMD yang bergerak dalam pengelolaan migas itu, pada tahun-tahun sebelumnya belum tercapai. Dia pesimis tahun ini mencapai target yang ditetapkan.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan, Ekonomi |