PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2022 berlangsung, Ahad (26/9/2022) malam. Ada beberapa sektor yang tidak ada penambahan, meski dianggap prioritas.

"Yang menjadi catatan dan sudah saya sampaikan di Paripurna bahwa peningkatan anggaran APBD P yang seharusnya diperuntukan bagi sektor yang produktif, masih belum tergambar seperti yang disampaikan dalam Nota Pengantar Keuangan," kata Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat, Senin (26/9/2022).

Ia mencontohkan, anggaran Bosda yang bersumber dari APBD sama sekali tidak bertambah. Idealnya, kata Ade, dengan laju inflasi seperti saat ini, Bosda bisa juga diperuntukan bagi anak-anak tidak mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta.

"Kemudian anggaran kesehatan juga tidak ada kenaikan kecuali di BLUD. Artinya, APBD P tidak juga mengalokasikan penambahan anggaran di sektor kesehatan," kata dia.

Lanjut dia, begitu juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), yang justru terseok-terseok dalam pembangunan kepemudaan. Kemudian, anggaran di Dinas Tenaga Kerja, sebagai OPD yang memiliki tanggungjawab terhadap usia angkatan kerja, juga tidak secara signifikan menganggarkan terkait pelatihan yang bertujuan memberikan keahlian dan membuka lapangan pekerjaan.

"Di Dinas Sosial juga tidak memprioritaskan anggaran bagi jaring pengaman sosial yang bertujuan sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dari laju inflasi," jelas Ade.***