BANGKINANG (CAKAPLAH) - Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menyoroti persoalan turunnya estimasi pendapatan Kabupaten Kampar dan sejumlah hal.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kampar dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi DPRD Kampar terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, Senin (20/11/2023) sore.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Nawawi menyampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dalam rancangan KUA dan PPAS di rencanakan sebesar Rp 2.130.481.158.592, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 284.235.363.660 dan dana transfer sebesar Rp 1. 846.245.794.932. Pada pembahasan terjadi peningkatan target PAD sebesar Rp 6.000.000.000, sehingga pendapatan daerah menjadi Rp 2.136.481.158.592 (Rp 2,136 triliun lebih)

Estimasi pendapatan daerah ini turun jika dibandingkan APBD Tahun 2023 yang mencapai Rp 2,6 triliun lebih atau terjadi penurunan sebesar Rp 497 miliar lebih atau 18,87 persen.

Fraksi Gerindra meminta Badan Pendapatan Daerah untuk lebih gencar meningkatkan pendapatan terutama sektor PAD. Fraksi ini mengungkapkan bahwa dari sektor pertambangan pasir dan batu (galian c) diduga banyak yang tak memberikan kontribusi ke daerah, seperti penambangan galian c di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar dan beberapa kecamatan lainnya.

“Jika penambangan dilakukan secara ilegal, OPD terkait harus segera mengambil langkah untuk melakukan penertiban agar bisa daerah kita mendapatan PAD dari kekayaan alam kita kita sendiri. Karena penambangan ilegal termasuk dapat merugikan keuangan daerah kita,” tegas Nawawi.

Sementara itu Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya H Neflizal mengungkapkan, rendahnya realisasi PAD merupakan persoalan yang sama dari tahun ketahun. Fraksi Demokrat meminta peningkatan profesionalisme dan evaluasi terhadap pihak terkait sehingga PAD bisa naik drastis karena PAD menunjang percepatan pembangunan.

Menurut Neflizal, diantara masalah utama dalam peningkatan PAD adalah terbatasnya pemanfaatan potensi PAD, tidak optimalnya pemanfaatan objek pajak, rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam membayar kewajibannya, rendahnya kontribusi perusahaan daerah dalam meningkatkan PAD.

Sementara Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Ramlan mengingatkan agar penggunaan anggaran mengutamakan prinsip anggaran yang tertib, transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, efektif, efisien dan keadilan dalam penggunaan anggaran.

Fraksi Golkar juga meminta Pemkab memberikan jaminan kesehatan terhadap masyarakat Kampar seperti BPJS dan Jamkesda, memperhatikan kesejahteraan tenaga harian lepas dan dapat membayar honor THL setiap bulannya.

Fraksi Golkar juga menyoroti masalah pendidikan. Diantaranya belum tercapainya pemeretaaan guru. Kemudian masih banyak kepala sekolah, baik SD dan SMP yang belum defenitif. Golkar juga menginginkan insentif guru PDTA dikembalikan menjadi Rp 500 ribu/bulan dan dianggarkan penuh selama 12 bulan. Usulan ini juga disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).

Selain itu Fraksi Golkar meminta Pemkab menambah kegiatan penerangan jalan umum karena masih banyak daerah kecamatan dan desa yang membutuhkan.

Fraksi Golkar juga meminta Pj Bupati Kampar untuk menertibkan penggunaan mobil dinas di seluruh instansi. Bagi yang tidak berhak agar segera ditarik oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan infrastruktur di dareah sulit, Pemkab perlu memberikan perhatian khusus seperti peningkatan jalan di Tapung Hulu dan 55 desa eks transimigrasi di Tapung Raya dan Rantau Kampar Kiri.

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Pemkab diminta mengadakan mobil Damkar di setiap kecamatan dan melengkapi alat pelindung diri personil Damkar.

Di samping itu, Pemkab juga diminta mengadakan mobil pelayanan kependudukan keliling dan membuka pelayanannya di Tapung Raya.

Sementara itu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui juru bicaranya Edi Efrison menyampaikan delapan hal terkait pengajuan Ranperda APBD 2024.

Fraksi PKS diantaranya mendukung upaya Pemkab meningkatkan PAD, terutama mengejar dana bagi hasil pajak provinsi.

FPKS juga mendorong prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan peningkatan kualitas infrastruktur

Fraksi PKS juga mendorong Pemkab membenahi kerusakan sarana prasarana pendidikan. Diantaranya yang ditemukan adalah kebocoran atap dan jendela kawat. Masih adanya pembangunan yang mangkrak di SMPN 1 Kampar Timur dan SD Negeri 016 Kuok.

Selanjutnya PKS mendorong Pemkab Kampar melalukan pemutihan denda iuran BPJS yang mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain itu PKS mendorong pengangkatan tenaga honorer yang telah masuk data base untuk menjadi PPPK secara bertahap.

Sebagai Negeri Serambi Mekkah, PKS menginginkan Kampar sebagai kabupaten/kota pertama di Riau mendirikan Al Qur’an Center sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau.

Sementara itu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya H Januar Rambo menyarankan agar pembangunan dilakukan secara merata, terutama dareah Rantau Kampar Kiri. “Tidak ada anak tiri dan anak kandung,” ulas Rambo.

Fraksi PPP melalui juru bicaranya Habiburahman menyarankan agar APBD memperhatikan skala prioritas pemerintah pusat seperti penanggulangan inflasi, kemiskinan ekstrim dan stunting serta penganggaran yang menjadi mandatori pusat seperti dana untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 20 persen dan infrastruktur.

Kebijakan Pemkab Kampar melaksanakan program UHC dalam hal pelayanan kesehatan, PPP meminta agar program ini tidak terputus di tengah jalan.

PPP meminta Pemkab menganggarkan kelanjutan pembangunan ruang rawat inap gedung RSUD Bangkinang sebesar Rp 19 miliar dan honor tenaga kesehatan.

Fraksi PPP juga menunggu kebijakan sekretaris daerah dan kepala dinas kesehatan yang baru untuk pemerataan tenaga dokter, bidan dan perawat di seluruh Puskesmas serta pemerataan guru PNS. Selain itu PPP juga meminta Pj Bupati mendefenitifkan kepala Puskesmas dan membayar utang Jamkesda sebesar Rp 12 miliar.

Fraksi ini juga minta Pj Bupati mengawasi penggunaan mobil ambulan desa dan ambulan Puskesmas karena itu bukanlah kendaraan operasional kepala Puskesmas maupun kepala desa.

Sedangkan Fraksi PDIP melalui Rofii Siregar mengharapkan dalam pelaksanaan program pembangunan tidak menonjolkan sentimen kedaerahan sehingga tercipta pembangunan adil merata.

Ia juga meminta Puskesmas di Laboy Jaya difungsikan karena faktor jumlah penduduk yang cukup banyak. Saat ini Puskesmas Bangkinang telah dipindahkan ke Muara Uwai.

Dalam agenda rapat paripurna ini Fraksi Nasional Demokrat tidak membacakan pandangan umum fraksinya.