PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Kampar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah(TKD) Tahun 2023 sebesar Rp. 2,054 triliun yang diserahkan  oleh Gubernur Riau H Syamsuar kepada Penjabat Bupati Kampar H Kamsol di di Balai Serindit Aula Gubernuran, Senin (5/12/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Pj Bupati Kampar juga menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Ismed Saputra. Ini adalah kali ketujuh secara berturut-turut Kabupaten Kampar menerima anugerah WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited tahun 2021.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh forum komunikasi pimpinan daerah se-Riau, lembaga, instansi, Bupati /Walikota se-Provinsi Riau.

Pj Bupati Kampar H Kamsol menyampaikan terkait penerimaan ini merasa bersyukur atas penghargaan anugerah WTP dan penyerahan DIPA dan alokasi TKD. "Alhamdulillah, ini suatu hal yang luar biasa bagi kita sehingga DIPA dan Alokasi TKD yang kita terima akan kita manfaatkan dan alokasikan sesuai dengan peruntukan dan sasaran yang telah di tetapkan oleh Pemerintah pusat. Hal ini juga akan dapat memberikan peningkatan pada bidang Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat," cakap Kamsol. 

Ia menambahkan, anugerah penghargaan opini WTP yang ketujuh kali secara berturut-turut menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar sukses atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD ) audited tahun 2021, yang mana laporan keuangan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian dengan SAP (Standar Akutansi Pemerintahan), pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. "Hal ini tentunya terus kita pertahankan dan tingkatkan di masa yang akan datang," imbuh mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti itu. 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Ismed Saputra yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang telah meraih pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited tahun 2021. "Kami selaku mitra kerja Pemda dan BPK RI berharap agar prestasi ini terus dipertahankan dengan kualitas yang lebih baik," ujar Ismed. 

Ia berharap agar DIPA dan alokasi TKD tahun 2023 dapat segera di ltindaklanjuti sehingga kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan segera diawal tahun 2023 sehingga segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selanjutnya Gubernur Riau H Syamsuar menyampaikan bahwa pada APBN tahun 2023, total alokasi yang diterima oleh Provinsi Riau sebesar Rp 30,72 triliun,  dengan rincian Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 8,17 triliun pada 41 Kementerian/Lembaga di Provinsi Riau dan Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 22,54 Triliun.

Pelaksanaan APBN tahun 2023 terus mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, pelaksanaan APBN 2023 fokus pada enam kebijakan utama yakni pertama, penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif dan berdaya saing. Kedua, Penuntasan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas. Keempat, pembangunan infrastruktur akan di dorong untuk meningkatkan aktifitas ekonomi baru. Kelima, pelaksanaan revitalisasi industri dan yang keenam, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Syamsuar juga berharap agar pelaksanaan APBN dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dapat dilakukan secara efektif dan efisien, permasalahan pelaksanaan anggaran yang terjadi setia tahunnya dapat dimitigasi dan ditangani lebih awal.***