PEKANBARU (CAKAPLAH) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti ratusan petani sawit di Riau, Selasa (21/2/2023).Tema yang diangkat adalah percepatan peremajaan kelapa sawit rakyat.

Untuk diketahui, dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit diperlukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang merupakan salah satu program strategis nasional, melalui penjagaan luasan lahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus untuk menyelesaikan masalah legalitas lahan yang terjadi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas lahan sawit milik petani swadaya, sehingga kualitas lahan meningkat tanpa harus memperluas lahan apalagi dengan merusak hutan.

"Apa yang menjadi cita-cita Apkasindo juga merupakan cita-cita petani kelapa sawit. Ini juga merupakan upaya negara untuk meningkatkan produktivitas tanpa menambah lahan," kata Gulat.

Ia juga mengapresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang baru Dr Supardi SH MH, yang turut serta memajukan sawit di Riau, dengan mempelajari kondisi petani, sehingga melakukan pendampingan terhadap penetapan harga TBS secara rutin, hingga saat ini memasuki 4 bulan dan membuahkan hasil yang menggembirakan terhadap harga TBS.

"Alhamdulillah, dengan didampingi Kajati, Riau yang sebelumnya berada pada rangking 3 dan 4 untuk harga TBS, dalam 4 bulan ini menjadi juara 1, tanpa terkalahkan provinsi lain," kata Gulat.

Saat ini, kata Gulat, sejumlah provinsi lainnya di Sumatera juga sudah mengadopsi apa yang sudah dilakukan di Riau, dengan memberikan pendampingan oleh Kajati masing-masing daerah.

Ia juga mengapresiasi Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal SIK, yang juga memberikan dukungan untuk kemajuan sawit di Riau dan mengawal program percepatan PSR.

Sementara itu Ketua Panitia, Kawali Tarigan mengatakan, latar belakang program peremajaan sawit rakyat adalah dukungan dana dari BPDP-KS yang merupakan program strategis Presiden Joko Widodo yang sangat diharapkan oleh petani sawit, terlebih lagi sawit terluas tersebut ada di Riau dengan total 4 juta hektare dan 2,6 juta hektare ada kebun petani swadaya. Sementara lebih kurang 65 persen yang mana siap diremajakan.

"Salah satu contoh PSR Apkasindo di Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Presiden RI tahun 2018 dan dipanen oleh Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada tahun 2021 hal ini tentunya membuat kita terdorong untuk menggelar FGD ini selama 21-23 mendatang dengan harapan pencapaian PRS ini segera terealisasi," jelasnya.

Ia juga menambahkan, FGD ini bertujuan bagaimana upaya mempercepat program PRS, bagaimana mencari solusi terhadap kendala yang dialami petani, status kawasan, tidak overlapping dengan HGU dalam mempercepat ATR/BPN yang segera direvisi dan ini semua akan dikupas tuntas tentunya dengan menghadirkan beberapa pakar yang ahli dibidangnya.

Sementara itu, Dirjen Survey dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Virgo Arista Jaya, MEng Sc mengatakan, saat ini pihaknya sedang menjalankan program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gempatas).

Tujuan Gempatas tersebut diantaranya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang tanda batas pada tanah yang dimilikinya. Dan juga sebagai upaya mengakselerasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal tersebut dikatakannya juga perlu dilakukan para petani sawit.

"Para petani sawit, coba mulai pasang tanda batasnya. Manfaat utamanya, membuat panjang umur dan panjang rezeki. Kita dan tetangga jadi akur dengan tetangga, silaturahmi bikin panjang umur. Murah rezeki tidak ada masalah di kemudian hari," imbuhnya.

Hadir dalam FGD tersebut, Dirjen Survey dan Pemetaan Pertahanan dan Ruang Kementerian ATR/BPN (Virgo Arista Jaya, M.Eng,Sc), Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah (KH. Imam Aziz), Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar (Muhammad Rizal Ismail, SP,. M.Si, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan/Dewan Pembina DPP APKASINDO (Mayjen TNI (purn) Erro Kusnara, S.Ip).

Hadir juga Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Dr. Supardi, SH., MH), Kapolda Riau (Irjen. Pol Muhammad Iqbal, S.I.K.M.H),  Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau (Asnawati, SH.,M.Si), Kepala BPKH Wilayah XIX Pekanbaru atau yang mewakili, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Ir. zulfadl, Ketua PWNU Riau (T. Rusli Ahmad, SE.,MM), Kapolresta Kota Pekanbaru atau yang mewakili dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau (H Syafaruddin Poti, SH .,MM).