JAKARTA (CAKAPLAH) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai memajukan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sangat memungkinkan terjadi, terutama jika dilihat dari empat aspek.

Dia menjelaskan aspek pertama adalah terkait regulasi, Peraturan KPU (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah mengatur jadwal dan tahapan pemilu.

“Pendaftaran hingga pengumuman pasangan capres/cawapres berlangsung sejak 19 Oktober hingga 25 November 2023. Tiga hari kemudian adalah jadwal kampanye pemilu,” kata Yanuar di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Sementara itu menurut dia, dalam UU No 7 tahun 2023 tentang Pemilu, penetapan pasangan capres/cawapres dilakukan 15 hari sebelum masa kampanye. Aturan itu menurut dia, jika kampanye tanggal 28 November 2023, maka penetapan pasangan capres/cawapres dilakukan tanggal 13 November 2023.

“Karena kedudukan undang-undang itu lebih kuat dari PKPU, maka wajar bila pendaftaran capres/cawapres dimajukan menjadi tanggal 10 Oktober,” ujarnya.

Aspek kedua menurut Yanuar, dari sisi sosiologis, memajukan pendaftaran akan mengurangi spekulasi di tingkat masyarakat. Dia menjelaskan bahwa spekulasi itu sangat terkait dengan harapan, sikap, persepsi dan perilaku masyarakat terkait dengan dukungan atau penolakan terhadap capres atau cawapres tertentu.

“Di medsos sangat terlihat berbagai komentar netizen tersebut terkait dukungan dan penolakan ini. Mereka berkomentar baik dan positif terhadap calon yang didukung, namun sebaliknya sikap pesimis, antipati bahkan sinisme dimunculkan terhadap capres atau cawapres yang tidak disukainya,” katanya.

Situasi itu menurut dia, menggambarkan suasana psikologis dan kebatinan yang sedang terjadi di masyarakat. Karena itu dia menilai dengan memajukan jadwal pendaftaran, maka masyarakat akan mendapat kepastian lebih awal siapa pasangan capres/cawapres yang sebenarnya akan bertarung.

“Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada pilihan sikap yang lebih realistis di masyarakat,” katanya.

Dia menjelaskan aspek ketiga adalah politik, memajukan jadwal pendaftaran juga akan berdampak positif pada berkurangnya ketegangan di kalangan elit partai politik.

Yanuar mengatakan, suasana saling menyalahkan, menyerang dan menyudutkan akan segera berkurang ketika pasangan capres/cawapres ditetapkan lebih awal.

“Mereka akan terkondisikan untuk lebih cepat berkompromi dan berkonsolidasi ke dalam koalisinya masing-masing,” katanya.

Dia mengatakan aspek keempat adalah secara administratif pendaftaran pasangan capres/cawapres jauh lebih mudah dibandingkan pendaftaran calon legislatif.

Menurut dia, jika koalisi permanen sudah terbentuk, maka pendaftaran adalah soal yang sederhana.

“Sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi, pasangan capres/cawapres yang diusung oleh masing-masing koalisi bisa segera mendaftar ke KPU. Lebih cepat lebih baik,” katanya.

Yanuar menegaskan bahwa Komisi II DPR bersama KPU akan segera membahas terkait wacana memajukan jadwal pendaftaran capres-cawapres.

Dia mengingatkan bahwa pendaftaran harus segera dimulai pada Oktober 2023, maka perubahan jadwal pendaftaran ini menjadi prioritas yang harus segera diputuskan.