PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau menggelar pertemuan koordinasi bagi pengelola Alokon Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, Kamis (25/1/2024).

Kegiatan ini digelar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengelola alokon tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sehingga tercipta SDM berkualitas.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia dalam sambutannya mengatakan dalam upaya penyediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) telah dilakukan perencanaan kebutuhan alokon secara bersama-sama antara perwakilan BKKBN Provinsi dan BKKBN Pusat berdasarkan beberapa sumber data yang mencakup data konsumsi, pelayanan, kependudukan (demografi) serta target atau perkiraan permintaan masyarakat (PPM).

"Selanjutnya, distribusi alokon dari perwakilan BKKBN Provinsi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB Kabupaten/Kota sampai ke fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas," ujar Mardalena, Kamis (25/1/2024).

Ia mengatakan manajemen rantai pasok merupakan sebuah sistem pengelolaan yang dilakukan melalui pengelolaan logistik yang komprehensif dengan pendekatan siklus logistik.

"Diantaranya seleksi produk, kuantifikasi, penyediaan/pengadaan, strategi intervensi logistik, distribusi, pergudangan dan pelayanan konsumen serta sistem informasi manajeman logistik," ucapnya.

Untuk sistem penyediaan/pengadaan alat dan obat kontrasepsi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau selalu meggunakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e Katalog sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk itu, pada kesempatan ini juga kami mengundang narasumber dari BPKP untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pengadaan alat dan obat kontrasepsi tersebut. Dan selanjutnya berkaitan dengan penyimpanan alat dan obat kontrasepsi kami juga mengundang nara sumber dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Minuman (BBPOM) Provinsi Riau," Cakapnya.

Untuk memantau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi hingga ke fasilitas kesehatan, maka saat ini BKKBN telah mengembangkan digitalisasi yang diberi nama SIRIKA.

Jika SIRIKA ini diimplemantasikan dengan baik maka akan dapat mengurangi beban kerja dalam operasional gudang secara keseluruhan (termasuk pencatatan dan pelaporan), sehingga menjadi lebih efisien.

Kemudian, kualitas data dan tingkat pelaporan akan meningkat sehingga mempercepat dan memperkuat akurasi dalam perhitungan kebutuhan alokon untuk pelayanan masyarakat.

"Kinerja program pun juga akan meningkat karena visibilitas data akses produk dan kinerja rantai pasok dapat dilihat jelas sehingga mendorong pencapaian target program Banggakencana," terangnya.

Melalui SIRIKA, pengelola alokon kini dapat melihat data ketersediaan secara real time sehingga keputusan tentang pasokan ulang, forecasting dan kuantifikasi dapat diambil dalam waktu yang lebih singkat.

Kemudian, hasil yang diperoleh dari penggunaan SIRIKA adalah rantai pasok yang lebih dinamis yang mampu mengantisipasi dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan alokon, dan memberi masyarakat jaminan akses yang konsisten ke alokon pilihan mereka dengan kata lain tidak akan terjadi stock out dan tidak ada over stock yang ada di lini lapangan dan yang ada di end user.

Persoalannya adalah saat ini SIRIKA tidak diimplemantasikan dengan baik, sehingga terkadang kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dihitung secara manual, atau malah tidak tidak terlaporkan sama sekali.

"Harapan kami ke depan kepada pengelola alokon di Kabupaten/Kota agar benar-benar menghitung jumlah permintaan alokon secara akurat minimal untuk 6 bulan sekali atau setahun sekali dan sesuaikan dengan kemampuan daya tampung gudang alokon dan juga daya tampung tempat penyimpanan di fasilitas kesehatan sehingga dari Perwakilan BKKBN Provinsi Riau tidak berulang-ulang dalam mengirimkan alat dan obat kontrasepsi ke Gudang OPDKB Kabupaten/Kota," harapnya.

Perlu disampaikan dalam 2 tahun ke belakang ini, BKKBN juga menambah jenis alat dan obat kontrasepsi diantaranya adalah implant 1 batang dan minipil atau pil menyusui yang bisa digunakan oleh ibu menyusui tanpa mengganggu produksi ASI.

"Untuk itu, kami mengharapkan ke dua jenis alokon ini dibantu untuk di promosikan dalam penggunaannya," terangnya.

Adapun untuk perluasan akses pelayanan Keluarga Berencana maka juga telah dikeluarkan Perka yang menyebutkan bahwa Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) dapat memperolah alokon dari BKKBN langsung dari OPDKB selama sudah terdaftar dalam aplikasi SIGA sebagai setara faskes.

"Kami menyadari bahwa sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Untuk itulah pertemuan ini kita gelar," pungkasnya.