ROHUL (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu berupaya mewujudkan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan dengan biaya terjangkau.
Upaya itu diwujudkan dengan mempercepat Universal Health Coverage (UHC) dengan terus meningkatkan kepesertaan warga nya di BPJS Kesehatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Muhamad Zaki Mengatakan Pemkab Rohul berkomitmen mewujudkan layanan kesehatan berkeadilan di Rokan Hulu melalui UHC. saat ini upaya tersebut secara bertahap telah mulai membuahkan hasil.
Dari 568.004 Jumlah Penduduk Rohul, 89,43 Persen diantaranya sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan atau meningkat 8 persen dari tahun 2023 lalu. raihan tersebut tidak lepas dari kerjasama semua pihak, termasuk OPD lintas sektoral dan juga kepala desa.
"Berkat kerjasama dari OPD dan juga Kepala Desa dalam waktu beberapa bulan ini kita mampu meningkatkan tingkat kepesertaan kita menjadi 89,43 persen naik singnifian dalam tempo relatif cepat yang sebelumnya hanya 80 persen," ujar Sekda Rohul Muhamad Zaki.
Sekda mengatakan untuk meraih UHC Sempurna, Pemkab Rohul akan terus berupaya menggenjot tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan di Rohul menjadi 98 Persen, sehingga tahun ini seluruh masyarakat Rohul telah dapat tercover Jaminan Kesehatan.
"Jadi kalau sudah 98 persen seluruh masyarakat rohul sudah mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, dimana berobat cukup pakai KTP saja," Cakapnya.
Sekda mengungkapkan, dalam mewujudkan UHC ini, Pemkab Rohul telah melakukan berbagai upaya mulai dari menyisir masyarakat miskin di pedesaan yang belum masuk data DTKS, di karenakan masih adanya kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang di biayai APBN sebanyak 64 Ribu, hingga memastikan seluruh Aparatur Pemerintah menjadi peserta BPJS, dan kerjasama lintas instansi sudah di lakukan, untuk meningkatkan tingkat kepesertaan.
"Meski demikian, masih terdapat kendala terutama dari sisi harmonisasi data dan tekhnis dalam penginputan data sehingga peningkatan tingkat kepesertaan ini peningkatannya masih bersifat bertahap" terangnya.
Sekda menyatakan, meski saat ini Pemkab Rohul terus fokus memaksimalkan kuota kepesertaan PBI-JK, mengingat masih besarnya alokasi, Pemkab Rohul tidak menutup Opsi untuk menganggarkan anggaran program jaminan kesehatan yang di biayai APBD Rohul pada APBD Perubahan 2024.
"Kalau kita hitung-hitung dengan kondisi tingkat kepesertaan 89, 43 persen, kita butuh sekitar 10 sampai 12 miliar untuk mencapai 98 persen. Anggaran tersebut itu nantinya akan digunakan untuk mengcover kepesertaan warga yang belum terdaftar yang jumlahnya BPJS sekitar 8 persen," sebutnya.
Meski demikian, Zaki Menyebut, pihaknya masih mengkaji regulasi program tersebut, dikarenakan program tersebut nantinya tidak hanya diberikan kepada mayarakat kurang mampu saja, namun dapat diberikan kepada seluruh kalangan.
"Ini yang masih kita kaji oleh bagian hukum. Apakah boleh program ini diperuntukan bagi semua kalangan, bukan hanya warga kurang mampu," ucapnya.
Terlepas dari itu, sekda juga mengharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau mempercepat UHC kabupaten Rokan Hulu dengan menambah alokasi Sharing Budget PBI APBD-Riau untuk Rohul.
"Kita juga minta bantu lah kepada Pemprov Riau untuk ikut membantu, karena kan di riau ini hanya tinggal 2 kabupaten yang belum UHC yakni Rohul dan Rohil, jadi tak ada salahnya jika pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih kepada Rohul dan Rohil," tutupnya.
Penulis | : | Ari Ezwindra |
Editor | : | Unik Susanti |
Kategori | : | Serantau |