BENGKALIS (CAKAPLAH) – Pemerintah Kabupaten Bengkalis merespon positif aspirasi yang disampaikan oleh komponen masyarakat saat digelarnya forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

Forum Konsultasi Publik ini dibuka  secara resmi oleh Bupati Bengkalis diwakili  Asisten Pemerintahan, Hj Umi Kalsum di ruang rapat lantai II kantor Bappeda Bengkalis, Rabu (27/2/2019).

Sejumlah komponen masyarakat yang hadir saat Forum Konsultasi Publik memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan “keluh kesah” terhadap beberapa persoalan yang mereka hadapi. Disamping tentunya apresiasi atas sejumlah keberhasilan pembangunan yang dicapai pada masa pemerintahan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

Seperti MUI Kabupaten Bengkalis yang dihadiri langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Bengkalis, H Amrizal, menyampaikan keprihatinannya dengan semakin tergerusnya nilai-nilai keagamaan, khususnya di desa, ada kesenjangan dengan di kota. Kalau dulu nilai-nilai keagamaan di desa lebih tinggi dari pada di kota. Namun kini sebaliknya, nilai-nilai keagamaan justru lebih terasa di kota.

Hal ini, menurut Amrizal salah satu penyebabnya adalah makin berkurangnya SDM yang berkecimpung di bidang keagamaan, apakah itu ulama atau yang lainnya. Dirinya mengusulkan kepada Pemkab perlu kiranya dibuat program penyiapan kader dakwah yang dibantu melalui beasiswa  atau bantuan pendidikan.

Masih menurut Amrizal, saat ini untuk beberapa program pembangunan Pemkab menyiapkan pendamping, seperti pendamping desa  untuk pembangunan di desa maupun penyuluh KB untuk pembangunan Keluarga Berencana. Dirinya berpendapat, untuk hal-hal yang berbau keagamaan, perlu juga dibuat hal serupa.
“Kenapa tidak ada dai motivator di desa. Bukan apa-apa, ini penting karena akan membantu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam merencanakan dan mengelola kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk membentengi masyarakat dari penyakit masyarakat,” ujarnya seraya  menambahkan untuk dai motivator perlu dilakukan  seleksi serta pembekalan.

Selain kedua hal tersebut, Amrizal juga menyampaikan tentang perlunya Pemkab mensupport dana operasional untuk rumah-rumah ibadah, pesantren di Rupat, serta Bengkalis Islamic Center (BIC) sebagai pusat informasi umat dan kantor bersama.

Hal senada disampaikan Ketua Baznas Kabupaten Bengkalis, H Ali Ambar tentang perlunya BIC yang  nantinya bisa dijadikan kantor MUI, Baznas dan lainnya sehingga tidak perlu menumpang  seperti sekarang. Beberapa hal yang diusulkan Ali Ambar adalah perlunya tambahan dana hibah bagi Baznas seiring dengan makin tingginya aktifitas Baznas. Kemudian perlunya dibuat Peraturan Bupati yang mengatur secara teknis Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang zakat.

Usul lainnya  adalah mendirikan SMP Cendikia Baznas (SCB). Saat ini satu-satunya SCB yang ada hanyalah di Bogor dan untuk masuk ke sana seleksinya sangat ketat. Untuk diketahui, SCB Bogor merupakan sekolah inklusi bebas biaya dan berasrama bagi dhuafa dan yatim untuk putra dan putri Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Masih dalam Forum Konsultasi Publik dan terkait pendidikan, perwakilan akademisi dari Politeknik Negeri Bengkalis (Polbeng), Alfansuri menyoroti tentang pendekatan visi Bengkalis sebagai pusat ibukota kabupaten, pemerintahan, pendidikan terpadu dan budaya serumpun. Dikatakan, Bengkalis sebenarnya tidak terisolir namun akses masih terbatas.

Untuk itu, Pemkab perlu mensupport dengan meningkatkan akses. Salah satunya, adanya rencana gubernur Riau sekarang untuk membangun jembatan Bengkalis – Pulau Padang saat kampanye dulu. Maka perlu ditindaklanjuti, karena hal ini  akan membuka akses seperti Meranti yang akan memudahkan untuk menimba ilmu di Bengkalis.

“Soal dapat tak dapat itu urusan nanti, yang penting perlu kita sampaikan ke Gubri,” ujar Alfansuri.

Masih banyak lagi masukan  dan aspirasi yang disampaikan dalam forum konsultasi publik ini. Dimana pada intinya mendapat respon positif dari Pemkab Bengkalis dan berguna untuk penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).