(CAKAPLAH) - Di tengah situasi pandemi COVID-19, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memperkuat berbagai upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), khususnya di Provinsi rawan.

Selain memperkuat kegiatan pencegahan mulai dari tingkat tapak, Menteri LHK Siti Nurbaya juga telah membentuk tim kerja pendampingan daerah rawan Karhutla. Tim ini diisi oleh jajaran Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri lingkup KLHK yang akan memberikan dukungan serta pendampingan bagi tim Satgas di daerah.

Rabu (6/5/2020), Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, memimpin rapat virtual pencegahan Karhutla di Sumatera Selatan.

"Situasi COVID-19 cukup memberi tantangan pada kerja lapangan, karenanya KLHK sangat membutuhkan kerjasama dari semua perangkat terkait di daerah agar tidak terjadi Karhutla, terutama di Sumatera Selatan yang termasuk daerah rawan," kata Karliansyah.

Dalam paparannya, Karliansyah menyampaikan berbagai upaya pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut, serta capaian ketaatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menghindari karhutla berulang.

Dari hasil evaluasi pemegang izin perkebunan (HGU), pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti Titik Penataan-TMAT Manual, TP-TMAT Logger, dan sekat kanal.

Sementara di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), pencegahan pencegahan karhutla melalui pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan membangun beberapa infrastruktur seperti 376 Titik Penataan-TMAT Manual, TMAT otomatis 106 unit, stasiun curah hujan 7 unit, dan 321 unit sekat kanal.

''Hasilnya tidak terjadi Karhutla pada tahun 2019 pada areal gambut yang telah diintervensi pembasahan, ataupun pada areal gambut yang dipulihkan. Kita berharap ini dapat dipertahankan di tahun ini, karena para pihak juga sudah menyatakan siap bekerjasama dengan tim satgas,'' kata Karliansyah.

Untuk menghadapi musim kemarau di wilayah Sumatera yang diprediksi puncaknya terjadi pada Juli-Agustus, KLHK juga menyiapkan peta kelembapan tanah (Soil Moisture), dan dapat diakses di pkgppkl.menlhk.go.id

"Data ini dapat menjadi dasar respon kebijakan untuk mitigasi kewaspadaan karhutla, serta operasi darat dan udaranya bisa lebih fokus. Kita akan melakukan TMC pada tiga Provinsi rawan, yakni Riau, Jambi dan Sumsel,'' jelas Karliansyah.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Edwar, melaporkan berbagai kesiapan dan rencana kerja Pemintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatasi Karhutla 2020.

"Kami juga sudah menyampaikan surat dari Ibu Menteri LHK ke Pemerintah Kabupaten terkait kewaspadaan dan penanganan karhutla. Bapak Gubernur juga memberikan bantuan keuangan Rp35 miliar ke daerah-daerah rawan Karhutla," kata Edwar.

Saat ini tim satgas pengendalian karhutla tetap bekerja di tingkat tapak. Sosialisi pencegahan karhutla yang dilakukan Manggala Agni, bersama dengan TNI/Polri, BPBD, MPA, Swasta, dan unsur lainnya, tetap rutin dilaksanakan dengan menerapkan protokol COVID-19.

KLHK juga mengapresiasi kesiapan Satgas di daerah khususnya di Sumatera Selatan yang telah menyiapkan berbagai program pendukung pencegahan karhutla berbasis tapak.