PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar bersama dengan anggota Komisi V DPR RI meninjau langsung kondisi jalan lintas Bono di Kabupaten Pelalawan, Jumat (14/7/2023).
Pengecekan kondisi jalan tersebut karena di lokasi itu terdapat proyek strategis pariwisata nasional, yakni Objek Wisata Ombak Bono.
Usai meninjau jalan lintas Bono, Gubri Syamsuar mengatakan, ruas lintas Bono merupakan jalan provinsi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
"Status jalan lintas Bono itu memang jalan provinsi, dan kami juga sudah ada melakukan perbaikan jalan di sana. Kami sengaja mengajak anggota Komisi V DPR RI untuk meninjau jalan tersebut karena di lokasi itu terdapat proyek strategis pariwisata nasional, yakni Ombak Bono," katanya.
Selain potensi pariwisata, lanjut Gubri, di sekitar lokasi juga terdapat potensi pertanian. Dengan potensi tersebut, jika tidak didukung oleh infrastruktur yang baik dari pemerintah pusat, maka anggaran yang dimiliki daerah tidak akan cukup untuk menangani jalan tersebut.
"Jalan tersebut juga masuk dalam kategori jalan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Tapi sampai saat ini juga progresnya belum jelas. Kemudian jumlahnya juga kecil," sebutnya.
Dimana jalan lintas Bono yang akan dibangun melalui rencana Inpres adalah ruas Simpang Bunut-Teluk Meranti sepanjang 5,50 Km, dengan anggaran sebesar Rp40 miliar.
Untuk itu, Gubri meminta agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur yang mendukung kawasan strategis pariwisata nasional tersebut. Apalagi Provinsi Riau termasuk daerah penyumbang devisa negara yang cukup besar.
"Riau termasuk penyumbang devisa yang besar, dan perekonomiannya juga terus tumbuh setiap tahunnya. Tapi memang saat ini belum cukup untuk membangun infrastruktur karena anggarannya terbatas," tukasnya.
Untuk diketahui, terhitung dari 2019 sampai 2023, sedikitnya Pemprov Riau telah mengucurkan anggaran sebesar Rp243,2 miliar lebih untuk pembangunan tiga ruas jalan di jalan lintas Bono. Sedangkan tahun ini Pemprov Riau alokasikan anggaran sebesar Rp53,86 miliar.
Selain meninjau jalan Lintas Bono di Kabupaten Pelalawan, Komisi V DPR RI juga meninjau proyek pengerjaan embung Danau Bokuok di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Revitalisasi Embung Danau Bokuok ini bersumber dari APBN yang merupakan aspirasi anggota DPR RI Syahrul Aidi.
Syahrul Aidi mengatakan bahwa proyek ini berjalan dengan lancar, tujuan dari proyek ini selain untuk meningkatkan destinasi wisata dan juga untuk meningkatkan UMKM masyarakat di sekitar. Apalagi kata dia pada saat ini kita dihadapkan dengan pasca pandemi Covid 19.
"Dengan adanya embung danau Bokuok bakal menjadi ikon tersendiri untuk Kabupaten Kampar, dan bisa membangkitkan perekonomian. Nantinya kita akan mengucurkan dana Hibah dari Kementrian Koperasi untuk masyarakat bisa menambah modal usahanya," jelas Syahrul Aidi.
Revitalisasi Danau Bokuok ini, sebut Syahrul Aidi, 7 hektar setelah revitalisasi jadi 21 hektar. Proyek pengerjaan ini sudah memasuki tahap kedua dan di tahun 2024 bakal dikucurkan kembali dana untuk finishing.
Danau Bokuok adalah Sungai mati yang dimanfaatkan sebagai retensi banjir, potensi pariwisata dan peningkatan UMKM. Dengan adanya embung Danau Bokuok ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
"Proyek ini dimulai pada tahun 2022 yakni pada tahap dasar seperti pembebasan lahan. Sebelum diadakan revitalisasi luas lahan danau ini berjumlah 7 KM dan setelah dilakukan revitalisasi berjumlah 21 KM. Tentu Ini salah satu bukti bahwa masyarakat sangat mendukung dengan hadirnya embung danau bokuok ini," tukasnya.
Syahrul Aidi sengaja mengajak anggota Komisi V ke Riau untuk melihat seberapa pentingnya pembangunan infrastruktur di Riau dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
Penulis | : | Amin/Satria Yonela |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |