Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyerahkan nota keuangan Ranperda RAPBD Tahun 2024 kepada Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal
|
BANGKINANG (CAKAPLAH) - Penjabat Bupati Kampar Muhammad Firdaus menyampaikan pidato pengantar tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar Tahun 2024, dalam rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024, Senin (20/11/2023).
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Kampar Muhammad Faisal didampingi Wakil Ketua DPRD Tony Hidayat, Repol dan Fahmil. Hadir dalam rapat ini sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kampar.
Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus mengatakan, pendapatan daerah untuk tahun 2023 sebesar Rp2,136 triliun yang bersumber dari tiga aspek yaitu pendapatan daerah, dana pertimbangan/pendapatan transfer dan lain-lain.
Dari data realisasi APBD lima tahun terakhir terlihat bahwa pendapatan daerah dari dana pertimbangan/pendapatan trasfer berkisar 68,91 persen - 96,91 persen yang merupakan dominan sumber pendapatan daerah lain-lain.
Pendapatan daerah yang sah berkisar 0,08 persen - 20,68 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya berkisar 10,79 persen - 11,48 persen dari total pendapatan daerah.
"Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Kampar terhadap dana perimbangan/pendapatan transfer sangatlah besar,” cakap Firdaus.
Ia menambahkan, estimasi pendapatan daerah pada RAPBD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2,136 triliun. Jumlah ini turun dari kondisi outlook 2023 dari sebesar Rp2,633 triliun atau turun sebesar Rp496,8 miliar atau 18,87 persen.
"Penurunan ini disebabkan karena belum ditampungnya pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat diantaranya dari dana transfer khusus (DAK),” terangnya.
Sementara itu, estimasi PAD pada RAPBD Kabupaten tahun anggaran 2024 sebesar Rp 290,24 miliar, terjadi kenaikan sebesar 4,38 persen atau Rp11,50 miliar dibanding kondisi outlook 2023 sebesar Rp 278,74 miliar.
Kenaikan terjadi pada pajak daerah sebesar Rp13,33 miliar. Retribusi daerah turun Rp3,28 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun Rp 400 juta dan lain-lain pendapatan yang sah naik Rp1,84 miliar dibanding kondisi outlook 2023.
Pendapatan dari dana perimbangan/pendapatan transfer pada RAPBD tahun 2024 mengalami penurunan dari outlook 2023 sebesar Rp 2,352,45 triliun menjadi Rp 1, 846,25 miliar turun sebesar Rp 506,2 miliar atau turun 3,23 persen.
"Penurunan ini karena adanya dana trasfer khusus yang belum dianggarkan sebagaimana yang telah dijelaskan,” ulasnya.
Pendapatan transfer ini berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah tak ada target pendapatan daerah pada RAPBD Tahun 2024.
Pada Tahun 2019 belanja daerah sebesar Rp2,714,73 miliar turun menjadi Rp2,168,29 triliun Tahun 2019 turun 20 persen, tahun 2021 kembali naik menjadi Rp2,497 triliun, atau naik 15 persen.
Tahun 2022 kembali turun menjadi Rp2,480,59 triliun, turun 1 persen. Outlook 2023 kembali naik menjadi Rp2,654 triliun, naik 7 persen dan pada RAPBD 2024 direncanakan menjadi Rp2,171 triliun, atau turun 18,19 persen.
Penurunan ini disebabkan belum dianggarkannya belanja dari transfer pemerintah pusat dari dana alokasi khusus. Struktur belanja daerah pada RAPBD Tahun 2024 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,620 triliun digunakan untuk penganggaran belanja pegawai sebesar Rp832,21 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp636 miliar, belanja hibah sebesar Rp126 miliar dan belanja bantuan sosial sebesar Rp24,30 miliar.
Selanjutnya belanja modal sebesar Rp 141,32 miliar. Kemudian belanja tidak terduga sebesar Rp8,94 miliar dan belanja transfer Rp401,03 miliar.
PJ Bupati Kampar berharap agar pembahasan RAPBD Tahun 2024 ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Kepada TAPD dan seluruh kepala OPD serta pejabat terkait saya perintahkan untuk mengikuti pembahasan Ranperda APBD 2024 ini secara baik dengan menyiapkan data yang dibutuhkan, sehingga RAPBD tahun 2024 ini dapat dibahas dengan baik dan sesuai dengan regulasi peraturan perundangan,” pungkasnya.
Setelah pidato penyampaian nota keuangan Ranperda RAPBD 2024 ini dilaksanakan, DPRD Kampar kembali melanjutkan rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2024 setelah jeda sepuluh menit dari rapat paripurna pertama.
Sementara itu Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal mengharapkan seluruh anggota DPRD Kampar maupun OPD serius mengikuti pembahasan RAPBD 2024.
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kampar |