PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau di bawah pimpinan T Rusli Ahmad yang menentukan sikap mendukung calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendapat kecaman dari PBNU memantik kecaman dari PBNU.

Diketahui, PWNU Riau mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Gibran Kamis kemarin. Merespon hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras tindakan Rusli Ahmad karena masih membuat surat dengan kop dan stempel palsu dengan mengatasnamakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau dan melakukan deklarasi dukungan kepada capres dan cawapres.

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan, PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau sejak Desember lalu. Sebagai gantinya, PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi Karteker Ketua PWNU Riau. Penunjukan Sulaiman sesuai dengan keputusan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember 2023.

Terkait hal itu, Rusli Ahmad kepada CAKAPLAH.com membantah keras tudingan dari PBNU tersebut. Rusli Ahmad menjelaskan, memang sebelumnya ada surat edaran dari PBNU terkait bagi pengurus NU yang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) dan Calon DPD hingga calon kepala daerah di Pemilu 2024, jika sudah terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT), diwajibkan untuk cuti dari kepengurusan, dan diperintahkan untuk melaksanakan pleno pengurus untuk menunjuk Pelaksana tugas (Plt).

"Maka kami melaksanakan pleno, sudah mengajukan bapak Hermansyah wakil ketua 1, untuk menjadi Plt ketua, sudah kita kirimkan ke pusat, sudah dari November. Tapi dari pihak PBNU secara lisan menyatakan tidak perlu pakai surat Plt itu, kan hanya dua bulan kata mereka. Namun ya kan administrasi tetap kita ajukan, namun sampai saat ini tidak keluar surat Pltnya," katanya, Jumat (12/01/2024).

"Maka, setelah itu kan beberapa kali saya masih mengatasnamakan Ketua PWNU itu kan tak ada bantahan dar PBNU. Termasuk saya mendapat gelar bapak toleransi kerukunan umat beragama, saat itu juga saya tidak ada mendapat bantahan. Tapi karena saat ini ada nuansa politiknya, dibilang saya sudah di karateker," kata Rusli Ahmad.

Padahal, katanya lagi, satupun pengurus PWNU Riau termasuk dirinya tidak mengetahui adanya pemberitahuan sebelumnya terkait penunjukan karateker. Bahkan kata Rusli, Sulaiman Tanjung sebagai karateker yang disebut oleh Waketum PBNU juga tidak mengetahui bahwa dirinya ditunjuk sebagai karateker.

"Karena apa, karena di dalam surat pemberitahuan itu tidak ada sampai penunjukan karateker ketika pengurus maju Pemilu, yang ada hanya penunjukan siapa Plt, diusulkan ke PBNU. Tapi kan PBNU tidak ada mengeluarkan SK Plt itu. Karena bahasa PBNU itu NU Riau masih membutuhkan sosok pak Rusli Ahmad, kalau seandainya pak Rusli terpilih sebagai DPD RI, kan DPD-nya NU. Itu bahasa mereka, tapi kok sekarang kebakaran jenggot PBNU," tegasnya lagi.

"Sementara saya tahu persis kalau PBNU dan beberapa pengurus di sana yang berpihak kepada Prabowo-Gibran juga. Ya jangan kebakaran jenggot. Menurut saya mendukung ini jangan sembunyi-sembunyi. Karena nahdiyin butuh ketegasan kiai dan pemimpinnya," kata Rusli lagi.

Selain itu, tegas Rusli, dirinya memutuskan mendukung Prabowo-Gibran tidak ujug-ujug, melainkan sudah melalui proses tahapan. Dirinya meminta kepada para kiai siapa yang selalu berpuasa dipersilahkan untuk berpuasa selama 40 hari, salat istikharah, yasinan siapa yang akan dipilih untuk menjadi presiden.

"Supaya Riau akan dipandang jika yang terpilih menjadi presiden, pembangunan ini akan diutamakan. Jangan kita sumber daya alam besar tapi pelengkap penderita terus," cakapnya.

"Nah setelah melewati proses itu, para kiai condong ke Prabowo Gibran karena pertimbangannya khusus Riau, tidak ada sejarahnya presiden (Jokowi) hadir dalam pelantikan pengurus wilayah, cuma Riau. Kemudian hari santri juga di zaman pak Jokowi. Artinya melanjutkan yang sudah ada itu pas untuk mendukung Prabowo-Gibran," tegasnya.

Maka dari itu, kata Rusli, dirinya meminta PBNU untuk konsisten, karena NU itu Samina wa athona. Selain surat tertulis, lisan juga harus diikuti.

"Makanya kita Samina wa athona dulunya sama PBNU. Disebutkan bahwa tak usah diPltkan dulu. Padahal suratnya sudah lama kita usulkan, kenapa gak dikeluarkan, tiba-tiba bahasanya karateker. Mana sah itu. Apa salah saya, kan saya maju DPD, harus cuti, bukan buat kesalahan. Enak saja, kita capek-capek membesarkan NU di Riau ini," tukasnya.

"Warga NU pasti menilai PBNU konsisten tidak. Ini kan karema pilpres aja ini, dulu tak ada persoalan. Biasa saya bawa nama PBNU, tak ada komplain. Sekarang berubah," tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan, PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau sejak Desember lalu. Sebagai gantinya, PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi karateker Ketua PWNU Riau. Penunjukan Sulaiman sesuai dengan keputusan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember 2023.

"Surat undangan yang beredar dengan mengatasnamakan PWNU Riau yang ditandatangani Rusli itu tidak sah. PBNU menganggap Rusli telah melakukan tindakan brutal karena masih mengatasnamakan Ketua PWNU Riau. Menandatangani surat sendirian dan menggunakan kop surat dan stempel palsu,” kata Amin Said Husni.

Amin Said menegaskan bahwa Rusli Ahmad tidak lagi menjabat sebagai Ketua PWNU Riau sejak KPU mengeluarkan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.  Ia juga menegaskan bahwa dalam kontestasi politik, NU telah memiliki panduan berpolitik yang diputuskan dalam Muktamar Ke-28 NU di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta pada 1989.

Ada sembilan pedoman yang wajib diperhatikan warga Nahdliyin. Kesembilan pedoman itu yakni:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Baca Juga Jejak NU Tinggalkan Politik Praktis dan Perkuat Khittah 1926.

2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menunjung tinggi  persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita Bersama. Yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur  lahir dan  batin dan dilakukan sebagai amal ibadah  menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat.

3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.  

4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah di lakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia,  berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan  peraturan dan norma-norma yg disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.

6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah .

7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.

8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu' dan saling menghargai sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.  

9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dlm pembangunan.