PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengakhiri kerjasama dan memutus kontrak pihak pengelola Hotel Aryaduta tahun 2025 mendatang.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan bahwa kepastian ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh DPRD.

"Kita apresiasi, ini adalah sikap yang kita tunggu selama ini terkait dengan kejelasan nasib Aryaduta. Karena selama ini tidak ada kenaikan di pendapatan kita. Masa setiap tahun dengan okupansi berbeda yang disetor segitu-segitu saja," ujar Hardianto kepada CAKAPLAH.com, Kamis (4/4/2024).

Selama ini, kata Hardianto, beberapa kali diundang rapat oleh DPRD, top manajemen Aryaduta tidak pernah mau hadir, hanya diwakili pihak legal. Hal ini tentu dinilai pihak Aryaduta bermain - main.

"Makanya kita dukung langkah tegas Pemprov ini," katanya lagi.

Namun, kata Hardianto, langkah Pemprov tentu tidak berhenti hanya dengan memutuskan kontrak saja. Namun juga harus disiapkan perencanaan terkait keberlanjutan hotel tersebut.

"Maka harus disiapkan perencanaannya dengan jelas kedepannya, jangan hanya diputus saja. Jangan sampai ini stuck. Artinya keberlanjutan operasional hotel tersebut harus tetap diperhatikan setelah diputus," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera mengakhiri kerjasama dan memutus kontrak dengan pihak pengelola Hotel Aryaduta tahun 2025 mendatang, bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak.

"Kerjasama Aryaduta 2025 berakhir, kita akan ambil alih dan tidak diperpanjang lagi," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Indra, Kamis (4/4/2024).

Pj Sekdaprov Riau, Indra menilai Pemprov Riau terkena 'jebakan Batman' terhadap kontrak yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya. Sehingga tidak bisa menggugat terhadap kontrak yang telah disepakati.

Indra menjelaskan, bahwa sebelumnya Pemprov pernah berkeinginan untuk melakukan perubahan kontrak. Namun pihak pengelola tidak bersedia. Bahkan mereka bersedia menyerahkan Aryaduta, namun apa yang telah diinvestasikan untuk pembangunan Aryaduta dikembalikan.

"Itu namanya main-main. Jadi kita sepakat ditunggu sampai kontraknya berakhir, meskipun itu sangat pedih. Sebab kita hanya menerima Rp200 juta setiap tahun dari pengelolaan gedung sebesar itu, belum lagi ballroom setiap minggu penuh," sebutnya.

"Karena itu, mau tidak mau harus tunggu berakhir kontrak kerjasama, dan kita akan cari vendor yang betul -betul menguntungkan kita terhadap pengelolaan Aryaduta ini," tukasnya.