DPP Partai Golkar melayangkan surat teguran kepada Ical dengan Surat bernomor B-834/Golkar/XI/2016. 

Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, dikeluarkan pada 9 November 2016. Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai membenarkan adanya surat teguran itu.

"Ada. Saya sih terus terang baru sampai semalam, saya mengikuti itu yang saya baca substansinya itu enggak salah, cuma caranya," kata Yorrys saat dihubungi, Selasa (15/11).

Yorrys menegaskan, keputusan di level DPP hanya satu suara. Bila ada persoalan maka Dewan Pakar atau Dewan Kehormatan Golkar melakukan pembahasan dengan DPP Golkar secara internal dan bukan untuk dikonsumsi publik.

"Artinya kita bicara DPP itu satu, kalau ada masalah-masalah baik itu Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, itu kan sifatnya internal, memberikan pertimbangan ke dalam bukan ke luar," tegasnya, seperti dikutip dari merdeka.com.

Persoalan ini, katanya, hanya masalah etika dalam berpolitik. Untuk itu, dia menjelaskan DPP Partai Golkar memiliki hak untuk menegur Ical agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

"Jadi kalau mereka membuat pernyataan itu, sebetulnya masalah etika saja. Kan enggak boleh, kalau DPP mau menegur itu hak, boleh-boleh saja, supaya ke depan jangan lagi begitu kan," tutur Yorrys.

Ditambahkannya, DPP Golkar telah menggelar pertemuan dengan Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan Dewan Pakar pada 10 November 2016. Pertemuan itu bertujuan meminta masukan terkait refleksi akhir tahun dan dinamika politik terkini.

"Iya, karena begini, DPP sendiri itu ada bikin kegiatan yang kemarin tanggal 10 November, mengundang semua, tiga lembaga itu (Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar) kita diskusi meminta masukan dalam refleksi akhir tahun dan dinamika politik terkini," jelas dia.

Akan tetapi, Dewan Pembina baru memberikan sikapnya dan belum memberikan langkah dan solusi dalam pengambilan keputusan DPP partai Golkar.

"Kita belum bikin, dewan pembina sudah menyampaikan (sikap). Substansinya betul, cuma caranya saja," tambahnya.

Berikut isi surat teguran dari DPP Golkar tertanggal 9 November 2016 kepada Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie:

Dengan hormat,

Setelah mencermati pernyataan pers Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang disampaikan pada tanggal 8 November 2016, DPP Golkar langsung menggelar rapat harian terbatas. Dalam rangka merespon pernyataan pers tersebut dan disepakati untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa substansi terkait peristiwa unjuk rasa tanggal 4 November 2016 sudah disampaikan Ketua Umum DPP Golkar dalam pidato politik pada peringatan HUT Partai Golkar ke-52 di Surabaya tanggal 6 November 2016.

2. Pernyataan Pers yang disampaikan melalui siaran TVOne dan disiarkan ulang melalui media elektronik tersebut tidak perlu dilakukan oleh Dewan Pembina DPP Partai Golkar, karena di samping bertentangan dengan Anggaran Dasar pasal 25 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 21 juga bisa mengganggu keharmonisan antara DPP Partai Golkar dengan Dewan Pembina DPP Partai Golkar yang selama ini telah berjalan dengan baik.

3. DPP Golkar telah menentukan pertemuan dengan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar pada 10 November untuk mendapatkan masukan mengenai berbagai masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai bahan refleksi akhir tahun.

4.Kedepan, DPP Partai Golkar berharap agar hubungan dengan Dewan Pembina tidak hanya berjalan harmonis sesuai aturan organisasi tetapi juga produktif.(ck4)