PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pernyataan Pemprov Riau terkait ketiadaan saham Riau di Lagoi Resort Provinsi Kepulauan Riau mendapat kritikan dari DPRD Riau. Sekretaris Komisi  III DPRD Riau, Suhardiman Amby, menyatakan hendaknya pemprov tanggap terhadap potensi pendapatan Riau.

Suhardiman mengatakan bahwa Komisi III telah berkoordinasi dengan DPRD Kepri terkait informasi keberadaan saham tersebut. Ia ingin agar pemprov bisa tanggap dan ikut menelusuri kebaradaan saham tersebut. Namun dirinya kecewa karena Wagub Riau saat itu justru membantah tanpa melakukan pemeriksaan langsung.

"Beliau itu mungkin sudah tua jadi tidak mengetahui detail kejadiannya lagi. Makanya ia menyebutkan jabatan Kepala Bappedanya dulu di Kepri," ujar Politisi Partai Hanura ini pada Kamis (5/7/2018).

Suhardiman mengatakan hendaknya aparat pemerintahan bersikap aktif menanggapi masukan-masukan dari DPRD. Terlebih jika hal ini terkait dengan potensi pemasukan bagi daerah. "Pemprov harus enerjik dalam menggali sumber informasi ini. Termasuk saham yang ada di Lagoi Resort. Ini harus dikejar, bukan didiamkan," ungkap Suhardiman.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman atau akrab disapa Dedet mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Jika memang benar, deviden selama ini tentu perlu diusut. "Kita akan koordinasi dengan komisi II untuk bisa menelusuri ini. Termasuk menelusuri langsung ke Kepri," sebut Politisi Demokrat ini.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau (Wagubri), H Wan Thamrin Hasyim  membantah kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memiliki saham di Lagoi Resort, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Pernyataan tersebut mengklarifikasj Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau yang menyebut Pemprov Riau memiliki saham di PT Bintan Resort Cakrawala (BRC), perusahaan pengelola wisata di Lagoi, Bintan Resort, Kepri. 

"Tak ada itu (saham Lagoi). Dari mana datangnya? Saya jawab itu tidak ada. Karena waktu peresmian resort itu saya Ketua Bappeda (Kabupaten Kepri). Saat itu wakil gubernurnya pak Rivai Rachman, dan tidak ada saham untuk Pemprov Riau, hanya ganti rugi biasa. Jadi tak ada saham itu," kata Wan Thamrin kepada CAKAPLAH.com, Rabu (4/7/2018).

Wan Thamrin menceritakannya saat itu ada investor yang berminat membeli Lagoi dari masyarakat. Investor itu Liem Sioe Liong atau Sudono Salim ingin membangun resort di Bintan, Kepri yang kala itu masih berstatus kabupaten di Provinsi Riau.

"Saat itu wilayah Bintan masih menjadi lokasi pendaratan pesawat latihan militer Angkatan Laut (AL) khususnya pesawat Amfibi," kata Wan Thamrin menceritakan asal usul Lagoi.

Lebih lanjut Wan Thamrin menyampaikan, akhirnya diputuskan area latihan militer AL tersebut dipindahkan ke Dabo Singkep. Namun beberapa kawasan yang dikuasai masyarakat.

"Prosesnya sampai jadi resort itu tidak ada saham Pemprov Riau, hanya ganti rugi tanah oleh investor kepada masyarakat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)," terangnya.