Jakarta (CAKAPLAH) – Pakar Hukum Tata Negara sekaligus pengacara kondang, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kapasitasnya dalam proses pembebasan Abu Bakar Baasyir tidak terkait Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia mengatakan, posisinya dalam tim kampanye nasional hanya sebatas penasihat hukum. "Saya penasihat hukum, saya tidak terikat di bawah komando Erick Thohir (ketua TKN Jokowi-Ma'ruf)," kata Yusril di The Law Office of Mahendradatta, Jakarta Selatan, Sabtu (19/1/2019).

Menurut dia, Presiden Jokowi juga tidak mengaitkan pembebasan Abu Bakar Baasyir demi kepentingan politik Pemilihan Presiden pada 17 April 2019. "Kalau saya diminta itu karena kapasitas saya sebagai advokat," ujar Yusril.

Yusril baru melaporkan kondisi Abu Bakar Baasyir itu saat diskusi pemantapan debat Jokowi-Ma'ruf di Djakarta Theater, Rabu, 16 Januari 2019 malam, sehari sebelum debat digelar, Kamis, 17 Januari 2019.

"Jadi saya lapor ke Pak Jokowi saat di Djakarta Theater. Saya lapor dia (Abu Bakar Baasyir) uzur, gimana kalau kita carikan jalan keluarnya. Kedua saya ini tidak tega karena bebas bersyarat, gimana kalau kita lunakkan syaratnya. Itu pembicaraan saya dengan Pak Jokowi," ujarnya.

Kala itu, Jokowi meminta Yusril berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yassona Laoly. "Nah, waktu debat saya ketemu dengan Pak Yassona Laoly. Saya disuruh keluarkan Abu Bakar Baasyir," kata Yusril.

Pembebasan Abu Bakar Baasyir akan dilakukan pekan depan. Seharusnya, Baasyir dibebaskan pada 16 Desember 2018, namun diurungkan lantaran Baasyir tidak mau menandatangani pernyataan bersalah.

Yusril menegaskan, proses pembebasan Abu Bakar Baasyir tidak terkait politik. Tujuan pembebasan Abu Bakar Baasyir karena terkait kemanusiaan.

"Soal pembebasan ini saya sebetulnya maunya secepatnya. Tapi dia (Abu Bakar Baasyir) minta, jangan buru-buru. Perlu bereskan kamarnya, buku, barang-barangnya," kata Yusril menceritakan perbincangannya dengan Abu Bakar Baasyir.