(CAKAPLAH) - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi soal 'jangan pakai jalan tol' merupakan blunder bagi kubu capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dalam pernyataannya, Hendrar yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Semarang mengajak masyarakat mendukung Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut dia, bila masyarakat tidak mau mendukung calon petahana, maka jangan memakai jalan tol yang identik menjadi bukti pembangunan di era Jokowi.

Juru Bicara BPN Spesialis Infrastruktur Suhendra Ratu Prawinegara mengatakan, pernyataan Hendrar merupakan blunder karena jalan tol sejatinya bukan milik Jokowi. Sebab, Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menyatakan jalan tol merupakan milik negara.

Maka, menurut dia, tak ada seorang pun di negara ini yang bisa mengklaim bahwa jalan tol adalah milik pribadi. Begitu pula dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang tugasnya hanya mengelola konsesi jalan usai dibangun demi mencari keuntungan dan pengembalian atas investasi yang sudah digelontorkan. Walhasil, kata dia, tak heran bila pernyataan Hendrar justru menimbulkan cemooh dari beberapa pihak.

"Logika berpikir Wali Kota Semarang ini agak aneh dan di luar nalar akal sehat. Presiden bukan pemilik atas jalan tol, termasuk Presiden Jokowi, bukan pemilik sejengkal pun jalan tol di Indonesia," ucapnya dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (3/2).

Lebih lanjut, mantan staf khusus Menteri Pekerjaan Umum (PU) periode 2005-2009 dan mantan stafsus Menteri PUPR 2014-2018 itu menilai Jokowi tak punya jasa besar pada pembangunan jalan tol di Tanah Air. Sebab, menurut dia, Jokowi hanya menjadi eksekutor dari rencana pembangunan yang sebenarnya dirumuskan sejak era Presiden kedua Indonesia Soeharto hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jalan Tol Trans Jawa telah beroperasi sekarang, itu harus diapresiasi atas capaian ini. Namun, prestasi ini tidak serta merta menjadi gelap mata dan melupakan rangkaian sejarah dan peristiwa perencanaan sejak dulu," katanya.

Bahkan, kata dia, tak hanya perencanaan yang sudah dilakukan sejak masa lalu, namun proses pembebasan lahan, konstruksi, hingga pemetaan skema pembiayaan untuk beberapa jalan tol sebenarnya sudah dirumuskan sejak presiden-presiden terdahulu.

Ia mencontohkan, misalnya Tol Trans-Jawa sudah dirumuskan sejak Kementerian PUPR masih bernama Departemen PU di bawah pemerintahan Presiden SBY. Kala itu, Ketua Umum Partai Demokrat juga membentuk Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) hingga pelaksanaan konstruksi Tol Trans Jawa, meski penyelesaiannya dikebut di era Jokowi.

Menurut dia, saat itu pembangunan Tol Trans Jawa dipimpin oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU dan dikoordinasikan langsung dengan Sekretaris Jenderal Departemen PU saat itu, almarhum Roestam Sjarief dan Menteri PU Joko Kirmanto.

"Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR saat ini) masih menjabat sebagai Badan Litbang Departemen PU dan tidak incharge dalam proses pengambil kebijakan dan prosesnya," ucap dia.

Di sisi lain, ketimbang memberikan ungkapan-ungkapan yang mendatangkan cemooh dari pihak-pihak lain, Suhendra menilai lebih baik kubu Jokowi fokus dengan perencanaan pembangunan yang harus dikebut, misalnya Tol Trans Sumatera dan Jakarta Cikampek Elevated.

"Misalnya Tol Pekanbaru-Dumai proses pembebasan lahannya belum beres dan jauh dari target. Lalu, Cikampek Elevated masih banyak ditemukan kendala-kendala. Jangan nantinya malah menimbulkan persoalan baru bagi pengguna jalan tol," kata dia.

Sementara kubu Jokowi-Ma'ruf menilai pernyataan Hendrar hanya merupakan pengingat bagi masyarakat akan hasil kerja capres petahana. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Itu hanya gocekan, yang namanya tol mana bisa dipilih. Itu hanya gocekan bahwa Wali Kota Semarang itu mengapresiasi hasil kerja Jokowi dan mari lihat secara objektif prestasi pemimpin," kata Hasto.