(CAKAPLAH) - Pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengundang perdebatan. Kali ini, Prabowo mengatakan, anggaran negara bocor 25 persen, atau sekitar Rp 500 triliun dari APBN.

Hal ini mengundang reaksi Capres petahana Joko Widodo ( Jokowi). Jokowi dan koalisinya bahkan meminta bukti tuduhan Prabowo tersebut.

Jokowi meminta agar Prabowo melaporkan ke KPK. Sebab, anggara bocor 25 persen itu sangat luar biasa jika benar terjadi.

"Jangan asal," kata Jokowi sambil menunjuk mulutnya sendiri usai menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di Ji-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (7/2) lalu.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu," ujarnya.

Jokowi kemudian menyinggung tuduhan Prabowo pada 2014 lalu bahwa ada kebocoran anggaran negara sebanyak Rp 7.200 triliun. Menurut Jokowi, angka yang disampaikan Prabowo berubah-ubah dalam hal ini.

"Dulu 2014 coba diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. Sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta," ucap Jokowi.

Namun perspektif berbeda disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK malah membenarkan ada anggaran bocor.

JK pun mencontohkan soal banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK. Hal itu sebagai bukti bahwa anggaran negara bocor.

Tapi, JK tak sepenuhnya setuju dengan lawan Jokowi di Pilpres 2019 itu. JK merasa, anggaran yang bocor tidak sampai Rp 500 triliun.

"Ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu," ujar JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

JK menilai, salah satu penyebab terbesar bocornya APBN karena korupsi. Tapi dia menekankan, tidak semua pejabat buruk.

"Jangan disamaratakan, ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak benar itu diratakan 25 persen. Anda tidak bisa korupsi, katakanlah gaji pegawai, itu kan tidak bisa dikorupsi. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan," katanya.

Soal berapa angka pasti kebocoran anggaran negara, JK mengaku tak bisa memperkirakan secara pasti. Tapi dia mengakui memang ada anggaran yang dimanfaatkan oleh pejabat nakal untuk kepentingan pribadi.

"Sulit diperkirakan itu. Kasus-kasus yang kita lihat orang minta bagian tujuh persen, ada 10 persen, paling nakal kira-kira 15 persen. Itu yang masuk pengadilan ya. Tapi tidak ada yang minta 25 persen," tambah JK.

Prabowo mengungkap anggaran negara bocor saat menghadiri HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Mahaka Square, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Prabowo mengaku pernyataan itu berdasarkan indikator-indikator dan ia sudah tulis dalam bukunya. Dia melihat, adanya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan dana di setiap proyek yang dikerjakan pemerintah. Misalnya seperti proyek jembatan.

"Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo.

"Harga 100 dia tulis 150 bayangkan. Jembatan harga Rp 100 M ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus, saudara-saudara kita harus jujur dan objektif masalah ini sudah berjalan lama," tambahnya.

Mantan Danjen Kopassus itu menambahkan, jika terjadi 25 persen kebocoran dari dana APBN yang mencapai Rp 2000 triliun tiap tahun, maka anggaran yang bocor mencapai Rp 500 triliun.

Padahal, kata Prabowo, pemerintah bisa lebih efektif membangun negara bila kebocoran tersebut bisa diselamatkan. Misalnya, dari Rp 500 triliun tersebut bisa digunakan membangun ratusan pabrik baru. Dengan begitu menurutnya ketergantungan Indonesia terhadap impor bisa dikurangi.

"Bayangkan dengan uang ini kalau dipakai untuk kesejahteran dan ekonomi kita bayangkan apa yang bisa dibuat saya bicara dengan pakar industri dengan tadi USD 50 miliar kurang lebih kita bisa gabung 200 pabrik sehingga kita bisa menciptakan produk-produk di Indonesia," papar Prabowo.