PEKANBARU (CAKAPLAH) - Sejak pertamakali dicanangkan di tahun 2016, Provinsi Riau telah membentuk 338 kampung Keluarga Berencana (KB) yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau saat membuka acara Rapat Koordinasi Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) yang digelar di Grand Central Hotel Pekanbaru, Jumat (1/11/2019).
Ia mengatakan dalam perjalanannya Kampung KB memang masih banyak yang jalan di tempat, namun di sisi lainnya ada yang berhasil berkembang dengan baik.
"Peluang untuk meningkatkan pengelolaan kampung KB saat ini cukup terbuka lebar dengan adanya dana desa. Harapan kita bersama kiranya Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat mendorong pemerintahan desa melalui kepala desa untuk mendukung program kampung KB yang berada di wilayah desanya masing-masing," ujar Agus, Jumat (1/11/2019).
Dikatakan Agus, majunya kampung KB yang dibentuk tidak terlepas dari peran lintas sektor baik dari pemerintah swasta dan organisasi kemasyarakatan.
"Lintas sektor perlu dilibatkan dan diberi pemahaman bahwa kampung KB bukan kampung yang hanya mengurus keluarga berencana, namun kampung KB yang dibentuk yaitu kampung yang tertinggal di berbagai sektor dan tanggung jawab kita bersama untuk memajukannya," Cakapnya.
"Untuk itu perlu dibentuk Pokja Advokasi di masing-masing kabupaten kota yang melibatkan seluruh lintas sektor di dalamnya," imbuhnya.
Terkait acara hari ini, tambah Agus, nantinya akan dibahas masalah teknis dalam pengelolaan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Pertemuan ini memang dirancang secara lengkap di bawah koordinasi bidang advokasi pergerakan dan informasi sehingga kita bisa saling bersinergi untuk memperkuat pengelolaan program KKBPK di lini lapangan," pungkasnya.
Penulis | : | Unik Susanti |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |