PEKANBARU (CAKAPLAH) - Antisipasi timbulnya kegaduhan dan gejolak dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemerintah Provinsi Riau diminta memetakan skema pendistribusian vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara baik. Pemprov dan Pemerintah daerah (Pemda) dinilai penting menjalin koordinasi yang baik.

Permintaan tersebut diutarakan anggota Komisi V DPRD Riau yang membidangi masalah kesehatan, Ade Hartati Rahmat. Ia mengatakan semua pihak harus sepakat, vaksinasi Covid-19 menjadi sebuah program yang harus didukung semua elemen masyarakat sebagai solusi untuk upaya pengendalian dampak Covid-19

"Untuk mensukseskan program pemberian vaksin Covid-19, maka Pemda harus siap dengan berbagai hal, terutama pendistribusian vaksin. Kepada siapa prioritas vaksin diberikan, dan juga skema pembiayaannya. Karena ada yang dibiayai pemerintah ada juga mandiri," kata Ade Hartati.

Menyangkut pendistribusian, kata Ade, harus terpetakan secara baik, agar tidak terjadi kegaduhan dan gejolak masyarakat, mengingat dari program Bansos lalu ada kegaduhan di masyarakat Riau.

"Pemprov Riau harus berkoordinasi dengan Pemkab dan Pemko, sehingga target 60 - 70 persen pendistribusian vaksin tercapai. Pasalnya poin - poin ini merupakan penentu keberhasilan program," cakapnya lagi.

Selanjutnya, yang tak kalah penting, Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa dengan vaksinasi, masyarakat bisa menjadi sehat dan terbebas virus Corona.

"Diharapkan dengan adanya 20 ribu dosis vaksin di tahap awal ini, walau kehidupan belum bisa normal, namun secara bertahap akan menuju ke sana dengan sekolah tatap muka yang segera dibuka. Program vaksinasi juga diharapkan berdampak positif pada UMKM sehingga masyarakat bisa tetap survive," tukasnya.