Jakarta (CAKAPLAH) - Pemerintah mengatakan terbuka terhadap kritik-kritik tajam dari warga. Golkar mengatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian demokrasi.
"Kritisi itu penting dalam menjalankan roda pemerintah dan itu juga bagian dari dinamika demokrasi," kata Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, Rabu (10/2/2021).
Dave kemudian menyinggung persoalan buzzer yang disoroti sejumlah tokoh menjadi pemicu warga khawatir saat mengkritik pemerintah. Menurut Dave, dirinya juga pernah dituduh sebagai buzzer gara-gara ikut mengomentari sesuatu di media sosial.
"Nah, masalah buzzer memang banyak yang menyampaikan. Kadang ketika saya turut berkomen di medsos juga sering dicap sebagai buzzer, padahal itu jauh dari fakta," ujarnya.
Menurut Dave, buzzer muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Meski demikian, dia meminta warga tak takut mengkritik pemerintah. Dia mengatakan kritik yang tepat pasti disambut baik oleh masyarakat.
"Asal kritikan yang kita sampaikan itu benar dan tepat. Pasti akan disambut baik oleh masyarakat," ucapnya.
Dave mengatakan niat seseorang saat mengkritik pemerintah menjadi hal penting. Dia mengatakan siapapun tak perlu takut diserang buzzer saat mengkritik pemerintah jika memang demi kebaikan bangsa.
"Jadi yang penting itu adalah, niatan kita dalam mengkritisi, bila yang kita sampaikan itu memang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak perlu takut atau khawatir akan serangan netizen," ucapnya.
Lantas apakah Dave menilai buzzer bisa ditertibkan?
"Harus ditelusuri satu persatu. Yang mana buzzer beneran atau hanya netizen yang peduli. Bisa saja sih, kan ada algorithm-nya," ucap wakil rakyat di Komisi I DPR RI ini.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Menurut Pramono, kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.
"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2).
Pramono mengatakan kebebasan pers harus dijaga bersama. Pers diharapkan menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah.
"Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999, kebebasan pers harus dijaga bersama karena kita meyakini dengan adanya fungsi kontrol ini maka pemerintah dan juga masyarakat akan semakin baik dalam kehidupannya mengisi ruang-ruang demokrasi," tutur Pramono.