Jakarta (CAKAPLAH) - Partai Golkar meluncurkan Golkar Institute, sekolah pemerintahan dan kebijakan publik untuk kader Partai Golkar.

Lembaga pendidikan ini disebut sebagai sekolah politik berbasis partai politik pertama yang ada di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute Ace Hasan Syadzily menyebut berbagai kegiatan yang akan digelar Golkar Institute dalam waktu dekat. Mulai dari serial public lecture, kursus singkat untuk kader Golkar hingga mendirikan perpustakaan di kantor DPP Golkar.

"Kami akan menggelar serial public lecture dengan menghadirkan narasumber berkualitas dan memiliki reputasi internasional. Kami juga akan menyelenggarakan kursus singkat di bidang politik, ekonomi, dan kepemimpinan bagi kader potensial dari berbagai daerah," ujarnya dalam soft launching Golkar Institute, Selasa (2/2/2021) lalu.

Ia juga mengatakan Golkar Institute akan membuka program pascasarjana (S2) yang khusus untuk kebijakan publik pada bulan Agustus atau September nanti. Adapun saat ini rencana itu masih dalam tahap perizinan di Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud.

"Jika tidak ada halangan kami akan membuka S2 yang khusus kebijakan publik pada bulan Agustus atau September ini. Pada saat ini perizinan sedang diproses, di Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan," ujarnya.

Ace juga berharap dengan adanya kegiatan pendidikan tersebut dapat menjadikan kantor Golkar tidak hanya dengan kegiatan kepartaian saja, tetapi ada kultur dan atmosfer intelektual.

"Kami akan meramaikan kantor DPP Partai Golkar yang dibangun mewah oleh Ketua Umum selain dengan kegiatan-kegiatan kepartaian, tetapi juga kegiatan akademik sehingga kultur dan atmosfer intelektual dan teknokratik tetap terbangun dengan baik di tubuh Partai Golkar," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada saat yang sama Ace juga mengumumkan bahwa Golkar Institute sudah terdaftar sebagai yayasan di Kemenkumham. Adapun susunan pengurusnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Dewan Pembina, TB Ace Hasan Sadzily sebagai Ketua Dewan Pengurus, Mohamad Idris Laena sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan lain sebagainya.