JAKARTA (CAKAPLAH) - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengaitkan kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan komitmen peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati tepat hari ini, Selasa 1 Juni 2021.
Menurutnya radikalisme, komunisme, sekularisme dan isme-isme lain yang bertentangan dengan dasar negara harus dilawan.
"Radikalisme, komunisme, sekularisme dan isme-isme lain yang bertentangan dengan dasar negara dan konstitusi harus kita lawan. Tapi membenturkan agama dan kebangsaan, dengan sinis menuduh orang agamis yang taat agama sebagai anti kebangsaan jelas salah besar dan harus dihentikan karena jelas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi itu sendiri," ujar Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima CAKAPLAH.COM di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Terutama pertanyaan atau pernyataan yang membenturkan antara keyakinan agama dan nasionalisme seperti soal lepas jilbab dan memilih antara Al-Quran atau Pancasila di dalam TWK.
"Di momentum hari Lahir Pancasila 1 Juni ini kita semua perlu mengokohkan pemahaman bahwa Pancasila dan konstitusi sejatinya dibangun di atas pondasi agama. Sila pertama Pancasila dan dipertegas Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Membenturkan keyakinan agama dan kebangsaan jelas salah kaprah dan salah arah," tegasnya.
Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mensinyalir ada upaya membentur-benturkan agama dan kebangsaan yang dilatari prasangka sesat dan phobia terhadap agama serta menganggap ketaatan pada agama sebagai ancaman (radikalisme).
Pancasila dan UUD 1945, lanjut Ketua Fraksi PKS, justru mendorong setiap warga negara untuk taat dan komitmen pada agamanya masing-masing, bahkan negara menjamin perlindungannya berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUD.
"Agama, kitab suci, dan nilai-nilai ajarannya dihormati dan dijunjung tinggi di republik ini. Kita negara yang relijius bukan negara sekuler, jadi jangan dibentur-benturkan antara agama dan kebangsaan," tandasnya.
"Kami menuntut Presiden untuk menginvestigasi masalah ini dan mengevaluasi Tes Wawasan Kebangsaan bagi seluruh pegawai negeri, tidak hanya di KPK, agar kembali pada upaya mengokohkan Pancasila dan konstitusi. Bukan sebaliknya, memunculkan pertanyaan yang justru merusak tatanan nilai kebangsaan kita," pungkas Jazuli.**
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional |