PEKANBARU (CAKAPLAH) - Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali merilis hasil surveinya yang bertajuk Pandemi "Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini". Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasilnya untuk tren politik terkini terkait elektabilitas tokoh maupun parpol menuju Pemilu tahun 2024 terproyeksikan Jika Pilpres dan Pileg dilakukan hari ini, tiga tokoh bersaing ketat. Ketiganya adalah Ganjar Pranowo (16,92 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (16,83 persen) dan Anies Baswedan (16,75) persen. Anies sendiri pada survei sebelumnya, Mei 2021 mengungguli semua capres dengan meraih 19.2 persen.

Menariknya, Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan terhadap elektabilitasnya sedangkan Prabowo Subianto mengalami penurunan meski tetap berada di peringkat keempat.

“Prabowo Subianto justru menunjukkan penurunan elektabilitas dari bulan Mei 2021 dan hanya mendapatkan 10,08 persen. Sedangkan Airlangga Hartarto justru menunjukkan peningkatan signifikan dan meraih 7,58 persen disusul Ridwan Kamil 5,92 persen, Sandiaga Uno 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, Puan Maharani 3,67 persen serta yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab sebanyak 12,17 persen,” ujar Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa, dalam rilisnya.

Sedangkan untuk elektoral Partai Politik di Indonesia peringkat atas masih diduduki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat peringkat kedua.
“PDI Perjuangan justru menunjukkan kenaikan elektabilitas sejak survei sebelumnya dan mendapatkan 24,58 persen. Kenaikan elektabilitas juga membuat Partai Demokrat konsisten di peringkat kedua dan meraih 18,75 persen. Hal yang sama juga menguatkan kembali Partai Golkar di posisi ketiga yang meraup 14,25 persen serta Partai Kebangkitan Bangsa yang mendapatkan 10,67 persen,” ucap Herry.

Herry juga menyampaikan bahwa Survei yang melakukan wawancara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan antara surveyor dan responden kembali menempatkan Gerindra dan Nasdem tidak berada di posisi 5 besar serta adanya penguatan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera yang membuat PAN dan PPP tetap berada di posisi terakhir.

“Gerindra mengalami penurunan dan mendapatkan 7,25 persen sedangkan PKS kembali konsisten menguat di angka 9,33 persen serta Nasdem harus puas karena hanya mendapatkan 5,33 persen. Di posisi terakhir, ada Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 3,75 persen dan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) sebesar 2,92 persen. Namun masih terdapat 3,17 persen masyarakat yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab,” ungkap Herry.

Survei CISA tersebut dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling.

Sementara itu survei terkait kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini ternyata mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,” ujar Herry.

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen yang Cukup Puas, 7,17 persen yang menyatakan Sangat Tidak Puas sedangkan hanya 3,91 persen yang Sangat Puas serta 3,17 persen responden yang Tidak Tahu/Tidak Menjawab.

“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh Pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat,” ungkap Herry.

Namun, Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa Menteri/Pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” sebutnya.

Sebaliknya publik juga menganggap bahwa masih ada Menteri/Pejabat Negara yang belum bekerja optimal.

“Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja Pemeritah disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang Margin of Errornya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan pada 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 periode. Disamping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan Tidak Setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) Presiden menjadi 3 (tiga) periode. Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan Setuju dengan wacana tersebut. Responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebanyak 8,25 persen, Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,58 persen dan Sangat Tidak Setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.

Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektifitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden Tidak Setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027. Adapun yang menyatakan Setuju hanya 25,42 persen responden, yang Sangat Tidak Setuju 8,42 persen, Sangat Setuju 2,75 persen dan Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,33 persen,” jelas Herry.