(CAKAPLAH) - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik big data yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai dalil penundaan pemilu 2024.

AHY mempertanyakan keabsahan big data yang dimiliki Luhut, karena bertentangan dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan data sebaliknya. Dia pun mengingatkan Luhut agar tak bermain-main dan memanipulasi suara rakyat.

"Rakyat yang mana? Big data? Katanya banyak sekali di jagat maya. Dicek dong harusnya, dari twitter, yang aktif cuma 10 ribuan artinya cuma 0,05 persen itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Buzzer emang nggak bekerja?" Kata dia.

"Artinya sekali lagi rakyat yang mana, marilah jangan kita membiarkan ada mereka yang memanipulasi suara rakyat. Memanipulasi data dan informasi. Jangan mempermainkan suara rakyat," tambah AHY.

Hal itu disampaikan AHY saat menyampaikan arahan di hadapan kadernya usai prosesi pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).

Lebih lanjut, AHY juga mempertanyakan konstitusionalitas yang diklaim para pihak pengusul wacana penundaan tersebut melalui amandemen.

AHY meyakini, meski UUD bukan kitab suci, namun wacana tersebut telah mengkhianati reformasi dan demokrasi. Ia menolak wacana tersebut sebab dinilai hanya direkayasa untuk melanggengkan kekuasaan.

"Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa hanya untuk melanggengkan kekuasaan ini yang tidak benar," katanya.

Luhut sebelumnya mengklaim memiliki big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Dari jumlah itu, beberapa di antaranya bahkan diklaim merupakan para pemilih sejumlah partai besar yakni PDIP, Gerindra, dan Demokrat.