Pekan ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov akan menyelesaikan pembahasan tentang rasionalisasi anggaran di tahun 2018. Pekan ini juga direncanakan akan ditentukan berapa besaran anggaran yang akan dirasionalisasi.

Semester pertama tahun 2018, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Riau telah menyelesaikan 203 paket dari 277 paket kegiatan senilai Rp1 triliun lebih.

Saat ini DPRD dan Pemprov Riau tengah membahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2017. Dalam pembahasan tersebut juga menjadi acuan bagi DPRD Riau dalam melakukan rasionalisasi anggaran untuk tahun 2018 ini. Berdasarkan informasi yang beredar, rasionalisasi tersebut mendekati angka Rp2 triliun.

Semester dua realisasi fisik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018 mencapai angka 40 persen.

Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum melakukan pleno rekapitulasi hasil Pilgub 2018, hasil pemilu sudah dipastikan dengan kemenangan oleh pasangan Syamsuar-Edy Nasution. Keduanya berhasil mengungguli pesaingnya dalam hasil Sistem Infromasi Penghitungan Suara (Situng) yang diselenggarakan oleh KPU RI.

Dalam proses tanggapan Fraksi atas Laporan Kerja Pertanggungjawaban APBD tahun 2017, DPRD Provinsi Riau meminta agar masing-masing fraksi diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI. Tujuannya agar fraksi bisa memeriksa catatan-catatan terhadap APBD 2017 yang diperiksa BPK.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebelum cuti Lebaran telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2017 kepada DPRD Provinsi Riau. Laporan yang disampaikan tersebut akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemprov Riau. Laporan tersebut akan dijadikan dasar bagi DPRD untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku kesulitan untuk melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018.

Setelah melakukan hearing dengan Biro Kesra Setdaprov Riau, Komisi V DPRD Riau menyatakan bahwa pada tahun ini tidak ada bantuan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah yang dapat digulirkan kepada masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Riau untuk menggesa seluruh kegiatan yang dialokasikan di APBD tahun 2018.

Memasuki bulan Mei, hingga saat ini belum ada kejelasan nasib Tenaga Harian Lepas (THL) yang bertugas sebagai security di Sekretariat DPRD Riau. Pasalnya, 11 orang THL tersebut sejak Februari 2018 belum menerima gaji dari PT Datama, kantor yang mempekerjakan mereka. Kondisi ini tentu membuat mereka khawatir, apalagi sudah dekat dengan bulan Ramadhan.

Lambannya proses lelang proyek pengadaan sapi dan kambing tahun ini, memuat DPRD Riau mempertanyakan hal tersebut ke pemprov. Senin (30/4/2018) siang tadi Komisi II DPRD Riau melakukan hearing dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mempertanyakan hal tersebut.

Dalam APBD Riau 2018, ternyata ada empat daerah yang tidak mendapatkan Bantuan Keuangan (Bankeu). Daerah tersebut yakni Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Bengkalis dan Rokan Hilir.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengakui ada banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lalai dalam memproses Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun lalu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas hasil pemeriksaan awal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan laporan APBD Riau 2017.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau melakukan entry briefing menindaklanjuti hasil pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemprov Riau tahun 2017.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan kabupaten/kota se-Riau melakukan konsultasi pembangunan Riau dengan Direktur Bappenas, Ervin Dimas di kantor Badan Penghubung Provinsi Riau, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Triwulan pertama tahun 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bisa memastikan berapa realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bakal 'mengikat pinggang' kencang-kencang. Pasalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan kembali melakukan rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 secara besar-besaran yang jumlahnya mendekati angka Rp1 triliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengatakan tahun 2018 ini ada anggaran sebesar Rp426 miliar dari APBD Riau yang dialokasikan untuk perjalanan dinas. Jumlah tersebut dianggap tidak mencerminkan dari efisiensi anggaran di daerah.

Setelah melakukan koordinasi dan konsultasi  Pemprov Riau telah meneruskan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Pemkab Rohul mengenai APBD tahun 2018 agar dilakukan penyesuaian.

Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Kelmi Amri, mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) Rohul tahun 2018 ditolak.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan terus melakukan koordinasi, berkonsultasi dan meminta pendapat dari berbagai pihak terkait persoalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten ROkan Hulu (Rohul) yang dibatalkan Kementarian Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu sampai saat ini masih menunggu arahan dan petunjuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rohul yang dibatalkan Kemendagri.

Tahun ini Pemerintah Provinsi Riau sudah membuat MoU untuk membangun Markas Kepolisian Dareah (Polda) Riau dan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dengan total anggaran masing-masing Rp170 miliar dan Rp94 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menampik kalau APBD Riau 2018 saat ini belum berjalan.

Meski tahun anggaran 2018 memasuki bulan kedua namun masih ada empat kabupaten/kota yang belum mengembalikan hasil evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau optimis kegiatan di Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 bisa dilaksanakan awal Februari.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Wan Thamrin Hasyim menyerahkan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) tahun 2018 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, di ruang Melati Kantor Gubernur Riau, Jumat (5/1/2018).

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017 sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana bisa meningkat di atas 80 persen.

Hingga di penghujung tahun 2017, tahapan lelang kegiatan fisik yang dialokasikan dalam APBD 2018 belum dimulai. Hal ini memupus target Walikota Pekanbaru, Firdaus agar pelaksanaan kegiatan fisik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru agar pada awal tahun 2018 kegiatan sudah bisa dimulai.

Setelah diserahkannya hasil evaluasi dari Rencana Peraturan Daerah APBD tahun 2018 oleh Menteri Dalam Negeri, Pemprov dan DPRD harus melakukan beberapa perbaikan pada draft tersebut. Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo mengatakan tidak ada program yang dicoret, hanya ada perbaikan redaksional dan admnistrasi. 

Anggaran Pendapatan Riau di tahun 2018 nanti mengalami tambahan dari apa yang telah diusulkan. Setelah Ranperda APBD Riau tahun 2018 disahkan beberapa waktu lalu, draft tersebut diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Pada hari ini, hasil dari evaluasi tersebut telah selesai dan kembali dibahas oleh DPRD Riau.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin memastikan kemungkinan kegiatan tahun anggaran 2017 mengalami tunda bayar seperti tahun sebelumnya. Kendati demikian, besaran tunda bayar belum bisa dihitung.

Dari 12 kabupaten dan kota se-Riau, dua diantaranya terlambat menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ke Pemerintah Provinsi Riau. Kedua daerah itu adalah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dan Indragiri Hulu (Inhu).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menghitung Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2017 sebesar Rp1 triliun lebih.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengalokasikan 10,42 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2018 untuk program kesehatan di Provinsi Riau sesuai mandatory undang-undang.

Dalam Rapat Paripurna pengesahan APBD 2018 tadi malam, terjadi banyak perselisihan dan adu argumen oleh masing-masing Anggota DPRD Riau. Meskipun hasil pembahasan Banggar terhadap APBD Riau tetap disahkan, pengesahannya sempat diwarnai aksi walk out. Aksi ini dilakukan oleh M Adil dari Partai Hanura.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepulauan Meranti dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyelesaikan pembahasan dan telah menyepakati postur APBD Kepulauan Meranti 2018 sebesar Rp1.178.200.708.372.

DPRD Riau pada Rabu (29/11/2017) malam akhirnya mengesahkan hasil pembahasan Banggar terhadap RAPBD Riau 2018. Meski banyak interupsi dan adu mulut dalam Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan Sidang mengesahkan belanja Pemprov Riau dengan nilai Rp 10,06 triliun

Jelang pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2018 yang dijadwalkan malam ini, Anggota DPRD Riau masih melakukan pembahasan anggaran.

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau tahun 2018 hingga kini masih dalam pembahasan. Padahal ditargetkan November 2017 pembahasan selesai dilakukan.

Pengesahan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD) kabupaten Bengkalis tahun 2018 direncanakan pada Rabu (29/11/2017) depan. Deadline (batas waktu) yang diberikan pemerintah pusat bahwa pengesahan RAPBD diseluruh Indonesia harus tuntas per 30 November membuat kalangan wakil rakyat di Bengkalis mengebut pembahasan RAPBD 2018.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau membenarkan bahwa Tenaga Harian Lepas (THL) yang difungsikan sebagai security di Stadion Utama Riau, di Jalan Naga Sakti, Panam, Pekanbaru belum menerima gaji sejak bulan Juli hingga November 2017 atau selama 5 bulan terakhir.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta kepada rekanan kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2017 untuk tidak berlalai-lalai menyiapkan proses pencairan. ‎

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menyampaikan alasan Pemprov Riau membangun dua gedung lembaga vertikal Mapolda Riau dan Kejati Riau.

Di saat Pemerintah Provinsi Riau merasionalisasikan anggaran kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada APBD Perubahan 2017, sejumlah anggota DPRD Riau, tanpa ada rasa bersalah kembali jalan-jalan ke luar Negeri dengan menggunakan uang rakyat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017, Pemerintah Provinsi Riau memasukkan beberapa kegiatan untuk pembangunan Markas Kepolisian Daerah Daerah (Mapolda) Riau dan renovasi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Kegiatan yang dimaksud yakni Detailed Engineering Design (DED) dan beberapa kegiataan pengadaan lainnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2018 ‎tuntas di akhir November 2017.

Kementerian Dalam Negeri telah selesai melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2017. Hasil evaluasi Kemendagri itu juga sudah dibahas Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, mengaku optimis serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017 bisa mencapai target 90 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan sharing budget dengan pemerintah pusat dalam rangka membangun pabrik pelet (makanan ikan) di Kabupaten Kampar, Riau.

Pada bulan November 2017 ini, Pemerintah Kota dan DPRD Pekanbaru menargetkan pengesakan Perda APBD Murni tahun 2018. Namun hingga saat ini, belum ada kata persetujuan dari wakil rakyat atas struktur APBD yang disampaikan Pemko Pekanbaru.

Pemerintah Provinsi (P‎emprov) Riau mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dimintai komitmennya dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017.

Pihak DPRD Riau mendukung pemberlakuan kebijakan sistem penggajian tunggal atau 'single salary' pada tahun 2018. Sistem ini diharapkan dapat mendongkrak  kinerja Aparatur Sipil Negara.

Setelah proses verifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan selesai dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, M Noer MBS meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menjalan kegiatan yang sudah masuk di APBD-P Tahun 2017.

Bergabungnya dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yakni Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan, membuat banyak kegiatan yang masih tumpang tindih di OPD yang saat ini bernama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau tersebut.

Target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017 sebesar 90 persen hingga akhir tahun anggaran, dinilai tidak akan tercapai. Bahkan DPRD Riau memperkirakan realisasi anggaran maksimal hanya di angka 80-an persen saja.

Belanja Tidak Langsung (BTL) Kabupaten Kampar diperkirakan masih jauh lebih besar dari Belanja Langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar tahun anggaran 2018 yakni mencapai Rp1,353 triliun. Ini jauh lebih besar daripada belanja langsung yang hanya Rp741,847 miliar.

Setelah dilakukan pengesahan APBD Perubahan tahun 2017 Senin (16/10/2017) lalu, saat ini DPRD Provinsi Riau bersama TAPD tengah menggesa pengesahan APBD Murni tahun 2018 yang MoU-nya telah dilakukan beberapa waktu lalu.