Pihak Polres Indragiri Hulu dan Kodim 0302 Inhu menilai selama ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPD) Inhu selalu berjalan sendiri dalam melakukan penanggulangan bencana, terutama dalam penangguulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Jalan kabupat‎en/kota yang naik status menjadi jalan provinsi di Riau kondisinya banyak yang rusak parah. Bahkan sebagian masih dalam kondisi jalan tanah.

DPRD Riau telah menerima draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 dari Pemerintah Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau segera membayarkan sisa utang pembangunan Stadion Utama, sesuai arahan dari Kejaksaan Tinggi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah memenuhi permintaan rekanan dalam membayar temuan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau.

Rekanan Pemerintah Provinsi Riau bersedia mengembalikan ‎atas temuan yang direkomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Riau tahun 2016.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara legal belum melakukan rasionalisasi (pengurangan) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.

Khairizal menyampaikan bahwa mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam penyusunan dan penatausahaan pelaksanaan APBD tahun 2016 Pemkab Inhu telah menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017 di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat sorotan dari anggota DPRD Riau.

Meski realisasi anggaran pada APBD 2017 di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih mengecewakan namun diklaim tidak ada persoalan mendasar dalam menjalankan APBD Riau 2017.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menindaklanjuti rekomendasi dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Riau 2016.

Penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 Kota Pekanbaru berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan sedikitnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2016 lalu yang hanya sejumlah Rp900 juta.

Setelah menggelar rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru Firdaus MT menyebut jika pada tahun 2018 mendatang, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru akan turun diangka Rp2 Triliun.

Setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau bersiap membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2017.

Memasuki triwulan kedua, realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2017, sudah mencapai 17,12 persen. Sedangkan realisasi fisik mencapai 18,42 persen.

Tiga Kabupaten di Riau hingga kini belum mengajukan proses pencairan gaji guru bantu tingkat SD, SMP dan SMA. Adapun ketiga Kabupaten antara lain Siak, Kuantan Singingi, Rohil

Meski sudah terlambat pengesahannya hingga Mei ini namun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Sengingi (Kuansing) tahun 2017 mulai mendapat titik terang.

Tidak menganggarkan dana pengadaan CCTV dan Command Center, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo) Kota Pekanbaru pada tahun anggaran tahun 2017 ini juga akan melakukan renovasi gedung eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup (BLH)

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi, optimis serapan anggaran tahun 2017 ini lebih baik bila dibandingkan tahun 2016 lalu. Walaupun hingga triwulan kedua serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai 9,24 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan dorongan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk cepat melaksanakan kegiatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Bupati Kuantan Singingi Mursini dan para anggota DPRD Kuansing t‎erancam tak terima gaji dan tunjangan. Pasalnya hingga akhir April 2017 belum juga mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kuansing.

Pernyataan Kepala Biro Administrasi Tata Pemerintahan dan Umum Provinsi Riau, Rahimah Erna terkait pentingnya Studi banding bagi anggota dewan dan pemerintah ke Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas ditanggapi serius Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau.

Kalangan DPRD Bengkalis memberikan respon terkait rumor rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 20 persen dari total APBD.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi membantah kalau wacana rasionalisasi ‎Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tidak menyentuh anggaran di DPRD Riau.

Perselisihan antara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD setempat, terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 mulai mencair. Kedua belah pihak telah sepakat akan membahas dan mengesahkan APBD sebelum akhir bulan ini.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menuding Pemko Pekanbaru telah membohongi masyarakat Pekanbaru dengan dalih pengadaan pembelian Closed-Circuit Television (CCTv) yang mencapai Rp1,5 Miliar.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai tidak menyentuh terhadap pembangunan, dan kepentingan masyarakat.

Laskar Melayu Riau (LMR) menyatakan akan melaporkan dugaan perusakan Masjid Raya Pekanbaru yang dilakukan oleh Badan Revitalisasi Masjid Raya Pekanbaru ke Polda Riau.

Gubernur Riau, H Arsyajuliandi Rachman tidak mempermasalahkan kalau kepala desa inginkan penyaluran bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Riau ditransfer secara langsung ke rekening desa.

Sejumlah fraksi di DPRD Riau setuju jika anggaran perjalanan dinas anggota dewan di rasionalisasi ataupun dipangkas hingga 50 persen. Pasalnya, rasionalisasi merupakan jalan terakhir untuk menyeimbangkan keuangan daerah yang tengah morat-marit saat ini.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyorot masih terjadinya pemborosan anggaran APBD 2017  disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Riau. Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggaran belanja makan dan minum kegiatan dan honorarium pengisi acara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau.

Ketua Pengurus Masjid Raya Nur Alam, Senapelan, Kota Pekanbaru Amrul Mukhtar, meminta agar persoalan ornamen berbentuk salib di masjid bersejarah itu tidak dibesar-besarkan media.

Anggota DPRD Riau Dapil Kuansing, Marwan Yohanis mengaku prihatin melihat kondisi perpolitikan yang terjadi di Kabupaten Kuansing saat ini. Pasalnya, hingga kini pihak eksekutif dan legislatif di Kuansing tak kunjung sepakat mengesahkan APBD 2017.

Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk segera menuntaskan persoalan Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam, yang berada di Jalan Senapelan, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru.

Terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan terbuka, mendapat apresiasi dari Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Riau.

Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru merupakan salah satu cagar budaya yang masuk dalam kategori warisan benda budaya yang ada di Provinsi Riau. Masjid yang berada di jalan Senapelan ini sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya sesuai dengan SK Menbudpar no 13 Tahun 2004 yang keberadaanya dilindungi undang-undang.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau di tahun 2018  diprediksi bakal mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terjadi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan sektor lainnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah melakukan pembahasan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan di APBD Perubahan 2017 mendatang.

Ternyata persoalan lambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi akibat kurangnya komunikasi politik antara Pemkab dan DPRD setempat.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, telah bertemu dengan Bupati Kuanstan Singingi Mursini, untuk membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuangsing yang belum juga disahkan hingga bulan April 2017.

Pemerintah Provinsi Riau dalam waktu dekat akan kembali mengirimkan tim pendamping untuk membahas persoalan atas keterlambatan Kabupaten Kuansing mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.

Rencana Pemerintah Provinsi Riau untuk merasionalisasikan anggaran diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masih menunggu hasil audit dari BPK. Selain itu rasionalisasi akan mulai diberlakukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2017.

Saat ini ada 5.009 guru bantu yang berada dalam tanggungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Guru tersebut bertugas menjalankan fungsi pendidikan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Riau. Namun sayangnya, tingkat kesejahteraan guru bantu masih sangat minim dibanding guru PNS.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi memastikan akan merasionalisasi anggaran seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemprov Riau pada tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, rasionalisasi APBD 2017 ini direncanakan mencapai Rp1 triliun. Beberapa item penting kegiatan yang dirasionalisasikan diantaranya, biaya perjalanan dinas, dan honor kegiatan.

Berkurangnya jatah Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuat Pemerintah Provinsi Riau harus 'mengencangkan ikat pinggang' dalam menjalankan kegiatannya.

Dua daerah di Riau yakni Kabupaten Kuansing dan Inhil masih terkendala dalam penyusunan APBD 2017. Hingga kini keduanya juga belum mengesahkan RAPBD 2017.

Februari 2017 tinggal beberapa hari lagi. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 sudah mulai berjalan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Vonis bebas yang dijatuhkan Majelis hakim Pengadilan tipikor Pekanbaru terhadap terdakwa Suparman dalam kasus suap APBD Riau P 2014 dan APBD murnir 2015, disambut sukacita Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri.

Lima terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sekolah Dasar (SD) di Sekip Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), divonis penjara selama satu tahun. Hukuman itu lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa.

Aksi pembobolan di siang bolong terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Kali ini, tempat kursus Jia Yin Mandarin di Jalan Mutiara, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan Pekanbaru, dibobol kawanan maling.

Pemerintah terus berupaya mencari solusi pengentasan kemiskinan terbaik bagi masyarakat. Salah satunya yakni dengan program beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Sosial memiliki kebijakan baru lagi yakni E-Voucher Pangan.

Western Fleet Quick Response (WFQR) Pangkalan AL Batam, Pangkalan Utama AL IV Tanjung Pinang berhasil mengamankan bawang merah dan buah-buahan ilegal di perairan Selat Dempo, Batam. Barang-barang ilegal tersebut diamankan dari KM Rizky Indah.

Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau telah menetapkan harga TBS selama sepekan kedepan. Terjadi kenaikan harga untuk seluruh kelompok umur kelapa sawit.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cabang Pekanbaru di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) resmi memiliki direktur baru. Direktur yang akan menjalankan tugas periode 2017-2020, Aditia Bagus Santoso SH berhasil mengungguli Daud Frans SH dalam rapat pemilihan direktur.

Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV dari unsur KAL Anakonda II-4-61, berhasil mengamankan KM Putra Punggur yang berusaha menyelundupkan barang illegal dari luar negeri di perairan Batam.

Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mendukung langkah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol, masuk sebagai pegawai eselon III di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Menurutnya, itu bisa menguntungkan Riau kedepan.

Bupati Rokan Hulu non aktif, Suparman, membacakan pembelaan atau pledoi terkait kasus dugaan suap pembahasan APBDP 2014 dan RAPBD 2015 yang didakwakan kepadanya. Ia tak kuasa menahan tetesan air mata ketika penasehat hukumnya membeberkan fakta-fakta ia tak terlibat.

Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman secara intensif melakukan kunjungan kerja ke berbagai instansi di tingkat pusat. Pada Rabu (8/2/2017), Gubri menemui Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas yang baru dilantik, Teni Widuriyanti.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2017 sudah bisa digunakan. Namun, penggunaan APBD ini baru bisa digunakan selain untuk kegiatan fisik. Hal ini disebabkan karena menunggu Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pemerintah Provinsi Riau, telah menyerahkan hasil evaluasi dan verifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, untuk 7 Kabupaten Kota. Sedangkan 4 Kabupaten yang belum menyerahkan APBD 2017 terancam tidak menerima insentif