MERANTI (CAKAPLAH) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti berencana akan memanggil hearing pihak PLN ULP Selatpanjang. Hearing ini guna mengetahui banyak hal terkait penerangan di kabupaten termuda se Provinsi Riau ini.

Informasi ini sebagaimana di sampaikan Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Taufiek, kepada awak media kemarin. Katanya, pemaggilan hearing itu sebagai sebuah langkah untuk mendorong percepatan perluasan jaringan. Selain itu, Komisi II juga ingin melihat kesiapan pembangki selama Bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

"Kami akan memanggil hearing pihak PLN Selatpanjang. Rencana itu menjadi salah satu langkah percepatan perluasan jaringan untuk memenuhi target rasio elektrifikasi di Kepulauan Meranti," kata Taufiek.

"Selain itu, di hearing nantinya kita juga ingin mengetahui kesiapan pembangkit selama Ramadan hingga Idul Fitri," kata Politisi PPP itu lagi.

Diakui Taufiek, hingga saat ini dia belum mengetahui berapa persentase rasio elektrifikasi di Kepulauan Meranti. Katanya, mereka sangat minim mendapatkan informasi akurat terkait elektrifikasi. Di samping itu, persoalan hingga saat ini masih ada beberapa daerah di Kepulauan Meranti yang belum ada penerangan juga menjadi salah satu alasan Komisi II akan memanggil hearing pihak PLN ULP Selatpanjang.

"Karena minimnya informasi yang akurat dari beberapa hal terkait elektrifikasi, kami harus kembali memanggil PLN. Agar persoalan beberapa daerah Meranti yang masih gelap gulita bisa teratasi," ungkapnya.

"Di Kecamatan Tebingtinggi Timur, hingga saat ini masih ada beberapa desa yang belum tersentuh perluasan jaringan listrik PLN. Seperti di Bathin Suir dan Kepau Baru, belum ada jaringan PLN ke sana. Begitu juga kecamatan lain," kata Taufiek lagi.

Terpisah, Manager PLN ULP Selatpanjang, Richard Tambunan mengatakan, hingga saat ini rasio elektrifikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah melewati 98 persen. Dengan jumlah total pelanggan sekitar 57.178 sambungan. "Jumlah tersebut mencakup pelanggan kWh prabayar dan pascabayar," kata Richard Tambunan kepada wartawan.

Diakui Richard, dari jumlah tersebut, masih terdapat dua persen wilayah permukiman di Kepulauan Meranti yang belum dialiri jaringan listrik. Meski demikian, kata Richard lagi, usulan tidak hanya dari PLN ULP Selatpanjang. Langkah sama juga telah dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Meranti. "Kita sudah usulkan tahun lalu. Selain itu dari pemkab juga sudah mengusulkan," beber Richard.

Sementara itu, untuk gambaran ketersediaan pembangkit, PLN surplus. Daya yang tersedia sebesar 11,4 megawatt. Sementara untuk beban puncak hanya 10,3 mewagatt saja. Sehingga, kalau pun ada gangguan, paling sering disebabkan persoalan teknis, jaringan, yang sulit ditebak.

"Masih surplus. Kita akui setiap perayaan akan ada kenaikan daya bangkit, namun tidak begitu besar. Kita bisa memastikan ketersediaan daya dan kemampuan PLTD Selatpanjang dan Desa Gogok dapat mengatasi kondisi tersebut," ujar Richard. (ADVERTORIAL)