PEKANBARU (CAKAPLAH) - Media sosial dengan tagline tertentu sering menjadi imajinasi untuk sektor lain sebagaimana di sektor kelapa sawit.

Petani sawit dengan tagline mengatakan "#ini Gubernur ku, Kajati ku, Kapolda ku, kek mana Gubernur, Kajati, Kapolda kalian?" menggema di media sosial.

Hal ini tidak terlepas dari pembelaan Gubernur Kajati dan Kapolda terhadap Harga TBS yang merupakan hak yang diterima petani sawit.

Diketahui secara umum harga TBS itu dibagi dalam 3 kelompok. Pertama harga Penetapan Dinas Perkebunan, harga di PKS dan harga di RAM.

Untuk saat ini Pemerintah masih fokus di harga penetapan Disbun melalui penetapan harga TBS oleh Tim Harga Penetapan Provinsi. Tim ini secara resmi adalah wewenang Gubernur.

Begitu penting dan Urgennya Tim penetapan harga TBS ini karena menyangkut hajat hidup petani sawit di Provinsi tersebut didukung oleh Pergub Tataniaga TBS.

Namun, saat ini hanya 14 Provinsi yang memiliki Pergub Tataniaga TBS dan Tim Harga.

Ketua Umum DPP Apkasindo Dr. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA pun turut menanggapi kondisi harga TBS di 22 Provinsi Apkasindo.

"Saya sangat menyayangkan Gubernur yang tidak peduli akan nasib petani sawit di provinsinya, Gubernur seperti ini tentu akan menjadi catatan penting kami di 2024 nanti," ujarnya, Ahad (2/7/2023).

Apkasindo, kata Gulat memang bukan organisasi politik tapi tidaklah tabu jika i mengatakan di Rakernas DPP APKASINDO yang dihadiri 22 Provinsi APKASINDO, 12 Juni lalu di Padang untuk memilih pemimpin yang peduli.

"Pilihlah pemimpin daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota yang peduli kepada nasib kita petani sawit dan jangan tergoda dengan janji-janji, tapi lihat track record nya kaitannya ke kita petani sawit," tegas Gulat.

"Lihat saja Provinsi yang nota bene sawit adalah salah satu sumber pendapatan utama masyarakatnya malah terabaikan. Pemerintah pusat sudah mengucurkan banyak program terkait produktivitas dan sdm petani sawit, malah untuk mendapatkan rekomendasi saja kepala daerah atau dinas yang menangani perkebunan malah enggan memberikan dukungan bahkan tidak memahami tupoksinya," katanya.

Seperti misalnya program Beasiswa BPDPKS-Kementan, banyak kepala daerah  dan Disbun tidak mengerti tujuan dari program beasiswa yang bersifat affirmative tersebut.

Demikian juga dengan PSR, sangat banyak Bupati, Walikota dan Gubernur tidak peduli, padahal PSR adalah masa depan dan harapan petani sawit.

"Terkait ke Pergub Tataniaga TBS, saya sudah beberapa kali menghubungi pejabat terkait disalah satu provinsi supaya menerbitkan Pergub Tataniaga TBS di Provinsi tersebut, alhamdulillah, sudah 3 tahun berlalu tidak terbit juga. Tim harga TBS ini dasar hukum nya adalah Pergub Tataniaga TBS," katanya.

Semenrara ,Ketua Apkasindi Provinsi Banten, H Wawan, membenarkan apa yang dikatakan oleh Ketum Apkasindo.

"Kami adalah juara bertahan harga TBS terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Saat ini hanya Rp1.500-1.600 di PKS," tegasnya.

"Ini tidak terlepas dari belum terbitnya Tim Harga TBS Prov Banten, apalagi Pergub Tataniaga TBS kami masih belum ada," keluh H Wawan.

Berbeda dengan Provinsi ini, Apkasindo Riau mengaku beruntunf mempunyai Gubernur, seperti Drs. H. Syamsuar, M.Si, Gubernur Riau

"Pak Syam sangat peduli dengan kami nasib dan kesejahteraan kami petani sawit di Riau. Pak Gub selalu menanyakan harga TBS setiap minggu penetapan harga TBS kepada Pak Zulfadli, Kadisbun Riau Dan meng kros cek nya kepada kami APKASINDO Riau.Terkahir yang fantastis adalah setelah Tim harga TBS Riau sudah menetapkan harga TBS Petani Mitra Swadaya, ini yang pertama di Indonesia," kata Ketua Apkasindo Riau KH Suher.

Dasar dari Harga TBA mitra swadaya ini adalah Pergub 77 Tahun 2020 tentang tataniaga TBS sbagai turunan Permentan 01 2018.

"PKS yang sudah ber mitra swadaya memang baru 9 PKS dari 304 PKS di Riau, memang masih sedikit, tp kedepannya ini akan menjadi wajib hukumnya karena regulasi memerintahkan atau kami usulkan supaya cabut izin PKS nya, tegas KH Suher," ujarnya.

Keberhasilan Penetapan Harga TBS Mitra Swadaya telah menghebohkan 21 Provinsi Sawit lainnya, sehingga Disbun Riau dalam 1 bulan ini diketahui akan menerima beberapa provinsi sawit untuk studi banding.

"Saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubri bisa menjadi cermin kepada Saudara-saudara kami di Provinsi lain untuk mendesak kepedulian  Gubernurnya. Memang masih ada beberapa yang harus dipertegas terkhusus implementasi sebenar-benarnya harga tbs penetapan Disbun di PKS-PKS. Terkhusus petani mitra swadaya dan petani swadaya," katanya.

Untuk membereskan ini, Pemerintah Provinsi Riau sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Riau melalui Program Jaga Zapin, Program Kepdulian Kejati Riau terhadap petani sawit Riau.

"Sekali lagi, kami petani sawit Riau sangat beruntung, karena selain Pak Gub, Pak Kajati Riau, Dr Supardi, SH.,MH, Sangat komit dan peduli terhadap kami petani sawit," ujar KH Suher.

Kajati dalam pendampingan Tim Harga TBS Riau, tidak mau hanya di level rapat Tim Harga TBS Riau, tapi juga sampai ke PKS PKS. Makanya dalam waktu dekat Tim Satgas Jaga Zapin Riau akan Sidak ke beberapa PKS yang terkenal "nakal dan curang".

"Data terkait PKS tersebut sudah kami inventarisasi dan sudah kami laporkan ke Ketua Umum. Data ini akan kami serahkan ke Pak Kajati Riau dan Polda Riau," ujar KH Suher.

"Tak henti-hentinya kami mengatakan cukup
beruntung, karena Pak Kapolda Riau, Irjend Pol M Iqbal, juga sangat komit menjaga kami petani sawit melalui "Polda Riau Sahabat Petani Sawit" dan hal ini langsung action melalui pertemuan Kapolres se Riau dengan APKASINDO Riau membicarakan banyak hal, termasuk antisipasi Karhutla," urai KH Suher.