BENGKALIS (CAKAPLAH) - Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali mengukir prestasi. Kali ini Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis ditetapkan terbaik ketiga untuk wilayah Sumatra. Menjadi terbaik ketiga se-Sumatera tentunya tidak membuat tim P2DD Kabupaten Bengkalis puas, cukup dengan prestasi yang diraih tanpa melakukan trobosan dan lengkah-langkah percepatan untuk meraih prestasi tertinggi, pasti tidak.

Prestasi atau penghargaan yang diterima Kabupaten Bengkalis disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) yang berlangsung di Jakarta beberapa waktu lalu. Rakor itu sendiri merupakan program prioritas yang penting dalam transformasi pemerintahan di Indonesia menuju era digital.

Bengkalis memang belum berhasil keluar sebagai yang terbaik, untuk itu Kabupaten Bengkalis melalui Tim P2DD terus melakukan berbagai upaya agar pada penilaian championship mendatang, Bengkalis mampu naik peringkat dari pringkat ketiga yang diraih pada tahun 2022 lalu.

Mempersiapkan digitalisasi daerah menjadi keniscayaan bagi Pemkab Bengkalis untuk mendongkrak hasil penilaian. Dan saat ini TP2DD telahpun mempersiapkan seluruh prangkat kanal-kanal digital sebagai bentuk layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat atau wajib pajak.

Kendati memang sejauh ini masyarakat masih dominan memanfaatkan atau menggunakan teller (manual) system. Seperti diketahui, pada rakor beberapa waktu lalu itu, tema yang diangkat adalah Sinergi Nasional untuk Akselerasi Digitalisasi daerah dalam rangka menuju Indonesia maju. Ini merupakan sebuah tema yang sangat penting sekaligus tantangan bagi Bengkalis yang memang terus berupaya meningkatkan pembangunan digitalisasi sebagai fondasi di dalam rangka untuk mencapai status Indonesia Maju dan negara dengan berpendapatan tinggi.

Diakui, bahwa salah satu yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pembangunan ekonomi dan infrastruktur digital. Untuk mendukung hal tersebut, maka salah satu fokus pembangunan Kabupaten Bengkalis melalui APBD tertuang pada bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diakui, infrastruktur digital dan hard infrastruktur bisa memberikan peningkatan produktivitas apabila ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia yang baik.

Bahwa nantinya, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis dengan pendekatan Collaborative Government dan koordinasi lintas sektoral bersama OPD terkait yang dipimpin langsung oleh sekretris daerah diharapkan dapat terus berinovasi untuk pemanfaatan dan perluasan layanan publik dan transaksi keuangan daerah dapat dilakukan secara digital, diantaranya transaksi Pajak dan Retribusi Daerah dapat menggunakan metode QRIS dan memanfaatkan Market Place Lokal maupun Nasional dalam layanan publik dan transaksi keuangan daerah.

Seperti disampaikan Bupati Bengkalis, Kasmarni, bahwa Pemkab Bengkalis akan melakukan penguatan regulasi perluasan layanan pembayaran Pajak Daerah secara digital. Tentunya berkoordinasi dengan bank mitra untuk membuka layanan pembayaran pajak yang baru. Disamping untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak, tentu juga untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur, pada hari ini kita kembali meraih prestasi pada posisi ketiga. Posisi ini berarti meningkat bila dibandingkan capaian tahun lalu," ungkap Bupati Kasmarni, saat menerima penghargaan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023, di Jakarta.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua TP2DD Nasional, Airlangga Hartanto. Posisi terbaik pertama kaegori kabupaten untuk wilayah Sumatera, adalah Kabupaten Kampar, kemudian diikuti Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dari Bumi Lancang Kuning, selain Kabupaten Bengkalis dan Kampar, ternyata untuk kategori pemerintah provinsi terbaik pertama untuk wilayah Sumatera diraih Provinsi Riau.

Bupati Kasmarni menegaskan capaian prestasi sebagai terbaik ketiga dalam penerapan layanan transaksi keuangan, tentu tak lepas dari komitmen dan kerja keras Tim P2DD Kabupaten Bengkalis, khususnya perangkat daerah terkait seperti Bapenda, BPKAD, Bappeda, serta pihak mitra seperti Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis.

"Apa yang kita capai hari ini tentu berkat kerja keras semua pihak. Untuk itu saya berharap kedepan lebih ditingkatkan lagi pada tahun yang akan datang," ujar mantan Camat Pinggir ini.

Dalam pelayanan keuangan sebut Kasmarni, Pemkab Bengkalis telah menerapkan layanan berbasis digital. Seperti pelaporan pajak (self assessment) secara online melalui aplikasi SIPBukas, download SPPT PBB-P2, cek tagihan pajak daerah, kemudian pembayaran retribusi melalui QRIS.

"Saat ini untuk pembayaran retribusi melalui QRIS sudah bisa dilaksanakan pada 36 titik yang tersebar di perangkat daerah dan kecamatan," ungkap Kasmarni.

Selain itu, sebagaimana tuntutan peraturan, dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, Pemkab Bengkalis telah menerapkan SIPD, kemudian untuk rencana pengadaan juga konsisten menerapkan SIRUP.

Kehadiran pelayanan melalui digital ini, menurut Kasmarni, merupakan bagian pemenuhan tuntutan kemajuan teknologi, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Penghargaan ini membuktikan semangat percepatan digitalisasi Pemkab Bengkalis terus dioptimalkan. Baik dalam pelayanan publik atau pun implementasi transaksi non-tunai. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, bahwa belum semua daerah menerapkan SP2D secara online. Begitu juga terkait penggunaan kartu kredit yang belum optimal.

“Kami telahpun menyiapkan kanal-kanal digital untuk pelayanan kepada masyarakat. Kendati begitu, bagi masyarakat atau wajib pajak yang ingin transaksi secara manual kami juga menyiapkan system teller,” sebut Kasmarni.

Dari Konvensional ke Digital

Berada di urutan terbaik ketiga se Sumatera tidak lantas membuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bengkalis jumawa, berpuas diri tanpa melakukan langkah-langkah konprehensip. Sebaliknya, Tim P2DD Kabupaten Bengkalis sesuai instruksi Bupati Bengkalis Kasmarni, terus melakukan inovasi dan langkah-langkah digitalisasi, termasuk semakin gencar melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat.

Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Bapenda Kabupaten Bengkalis, Boyke Lefino MM menjelaskan, Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk penilaian tahun 2023 ini, Tim P2DD ujar pria yang akrab disapa Boy ini yakin, akan mampu memperbaiki peringkat dari capaian pada tahun 2022 lalu. Banyak indek ETPD yang harus dipenuhi sebagai bahan penilaian, salah satu upaya ke arah tersebut, tim telah memasukkan program strategis atau prioritas Kabupaten Bengkalis, yakni pembagian kartu KBS (Kartu Bengkalis Sejahtera) sebagai bahan penilaian. Program pembagian kartu KBS merupakan perubahan program konvensional ke digital.

Selain itu, sebagai pemenuhan indeks yang lain, tim juga memasukkan rapat-rapat dalam kaitan membahas atau menunjang peningkatan ETPD di Kabupaten Bengkalis.

"Proporsi atau penilaian semakin besar apabila rapat-rapat itu dipimpin oleh kepala daerah,” ujarnya.

Sedangkan tahu lalu 2022, imbuh Boyke, pihaknya memasukkan transaksi pembayaran pajak dan retrebusi daerah melalui kanal-kanal digital sekain teller, seperti Qris, M-banking e commerce dan lain-lain, pemenuhan seperti itu yang dinilai, berapa besarnya masyarakat atau wajib pajak membayar melalui kanal-kanal digital yang telah disiapkan.

“Kita akui saat ini saat ini masyarakat atau wajib pajak masih dominan menggunakan teller, kita masik proses menuju ke digital. Tapi secara pelayanan Bapenda telah menyiapkan semuanya, tinggal wajib pajak memilih pembayaran dengan cara apa. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” sebutnya.

Intinya kata pria hoby photographer dan bermain musik ini, bagaimana Bengkalis mempersiapkan digitalisasi daerahnya. Baik itu melalui capacity building, sosialisasi juga pelayanan pelayanan yang disiapkan melalui digitalisasi, “Saat ini Bengkalis memang semuanya sudah digital, artinya pembayaran tidak ada yang melalui kes, paling minimum ke teller. OPD pengelola retribusi dan Bapenda sebagai pengelola pajak daerah tidak menerima pembayaran atau uang dalam bentuk kes, hanya sekedar mengelola adminstrasi, misalnya menerbitkan id billing, kemudian wajib pajak membayar via perbankan atau kanal-kanal digital.

“itulah penilaian-penlaian ETPD yang setiap tahun kita persiapkan. Bengkalis dalam dua tiga tahun penilaian, Alhamdulillah pada tahun 2022 lalu menjadi terbaik ke tiga se Sumatera. Untuk penilaian memang dibagi per regional, ada Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan wilayah timur. Jadi ‘pertarungannya’ lebih fair,” sebut Boy lagi.

Ditanya soal kekurangan dan upaya apa yang dilakukan, Boy mengatakan, pada tahun 2022, untuk retribusi daerah baru 1 atau 2 yang bisa membayar lewat digital (qris) retribusi pelayanan pasar.

"Menurut saya, kemungkinan itu salah satu kekurangan kita. Belajar dari tahun lalu, sesuai instruksi ibu bupati dan pak sekda, kita benahi kekurangan itu, dan alhamdulillan semua retribusi sudah bisa dibayar lewat qris, ” papar Boy.

Terkait dengan sosalisasi, menurut Boy, juga sudah sering dilakukan, misalnya melalui sejumlah media social dan setiap kali pertemuan dengan wajib pajak, pihaknya juga menyampaikan tentang pembayaran melalui kanal digital yang telah disiapkan,”Khusus untuk bidang penagihan, setiap kali turun ke masyarakat, kami sering sampaikan agar wajib pajak tidak melakukan pembayaran ke personil pajak, tapi bayarlah ke kanal-kanak yang telah kami siapkan, tinggal pilih,” pungkas Boy.