(CAKAPLAH) - Pemerintah Swedia sedang mengkaji pembakaran Alquran dan kitab suci lainnya sebagai perbuatan ilegal. Pembakaran Alquran pada 28 Juni 2023 polisi anggap sebagai kebebasan berekspresi, tetapi dampaknya telah merusak keamanan Swedia.

Imigran asal Irak yang kini tinggal di Swedia membakar Alquran di luar sebuah masjid di Stockholm. Aksi itu memicu kemarahan di dunia Islam dan kecaman dari Paus Fransiskus. Lembaga keamanan Swedia menyatakan, aksi tersebut membawa keamanan negeri ini terancam.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Menteri Hukum Swedia Gunnar Strommer kepada surat kabar Aftonbladet, Kamis (6/7/2023) mengatakan, pemerintah sedang menganalisis situasi dan apakah perlu perubahan aturan yang semula mengizinkan aksi pembakaran Alquran.

‘’Kami harus bertanya kepada diri sendiri apakah aturan saat ini sudah bagus atau apakah ada alasan untuk mempertimbangkannya kembali,’’ kata Strommer. Ia menambahkan, Swedia menjadi target utama serangan.

‘’Kami bisa melihat, pembakaran Alquran pekan lalu memicu ancaman bagi keamanan dalam negeri,’’ kata Strommer. Awal tahun ini, polisi Swedia semula menolak pengajuan izin aksi pembakaran Alquran dengan pertimbangan faktor keamanan.

Namun, pengadilan mementahkan keputusan polisi menolak pengajuan izin aksi pembakaran Alquran itu. Alasan pengadilan aksi semacam itu dilindungi undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat warga negara Swedia.

Insiden ini juga membuat pengajuan menjadi anggota NATO semakin sulit. Swedia butuh persetujuan Turki untuk bergabung dengan aliansi ini. Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan, tak akan menyetujuinya sebelum Swedia menghentikan pembakaran Alquran.

‘’Kita akan mengajari orang-orang Barat yang arogan, bukan disebut kebebasan berekspresi jika menghina nilai-nilai suci Muslim,’’ kata Erdogan seperti dikutip Aljazirah.

Secara terpisah, survei yang dilakukan Kantar Public untuk lembaga penyiaran televisi nasional Swedia, SVT mengungkapkan, mayoritas orang Swedia mendukung larangan pembakaran di depan publik teks religius seperti Alquran atau Bibel.

Sebanyak 53 persen responden menyatakan pembakaran kitab suci agama apa pun mestinya dilarang. Sedangkan 34 persen mestinya diizinkan dan 13 persen tak menentukan pilihan. Angka yang tak setuju pembakaran meningkat 11 persen dari Februari lalu.

Waktu itu, Kantar melakukan survei serupa untuk jaringan televisi Swedia, TV4. Survei terbaru Kantar dirilis pada Kamis, di tengah maraknya protes yang dihadapi Swedia sejak pembakaran Alquran bersamaan dengan perayaan Idul Adha.

Pemerintah khususnya di Asia dan Timur Tengah mengecam aksi pembakaran Alquran itu. Bahkan perdana menteri Pakistan menyerukan aksi massa menentang pembakaran Alquran pada Jumat ini.

Paus Fransiskus menyatakan marah dan merasa terhina dengan peristiwa pembakaran Alquran ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menaruh perhatian atas isu ini, dan merencanakan sebuah pertemuan untuk membahasnya.

Kepala Opini di Kantor Public, Toivo Sjoren, kepada SVT menyatakan, reaksi global mungkin memengaruhi perubahan opini publik Swedia.