PEKANBARU (CAKAPLAH) - Progres perobohan bangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru yang terbakar pada bulan Maret lalu saat ini terus berjalan. Bahkan progresnya sudah di atas 70 persen.

Setelah dirobohkan, untuk sementara waktu bekas gedung tersebut dibiarkan kosong, hingga ada dana untuk pembangunan kembali.

"Jadi itu nanti setelah diratakan, nanti kita kosongkan dulu," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Kamis (2/11/2023).

Ia mengatakan, hari ini Dinas PUPR sedang membuat rencana berkaitan dengan master plan pengembangan MPP ke depan.

"Akan ada beberapa desain nanti untuk bekas kebakaran ini, nanti desain ini akan kita musyawarahkan dengan tokoh masyarakat dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang ada di Pekanbaru mau dibuat apa MPP ini ke depannya," sebutnya.

"Entah itu jadi Ruang Terbuka Hujan (RTH),
atau nanti bangunan MPP itu mau di mana dibangun. Itu tapi sekarang sedang dikonsep," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan proses pembongkaran hingga perataan gedung Mal Pelayanan Publik saat ini sudah mencapai 70 persen.

"Kemarin kita sudah coba melakukan lapangan, dan saat ini itu sudah sekitar kondisi 70 persen terhadap penghapusan asetnya (perobohan) sudah dilaksanakan. Jadi ya November nanti itu sudah selesai proses semuanya," ujar Edu sapaan akrabnya.

Ia mengatakan untuk pelaksanaan pembangunan gedung MPP di 2024 masih belum dilaksanakan karena keterbatasan keuangan.

"Tapi kita akan coba berharap apakah nanti bisa melalui Bankeu atau bisa dengan dana APBN bisa dilaksanakan. Yapi yang jelas kita mematangkan terharap pelaksanaan perencanaan yang sedang berjalan. Jadi nanti mungkin kita akan buat FGD atau diskusi publik lainnya yang kita lakukan terhadap perencanaan untuk kedepannya terhadap MPP ini," cakapnya.

Dikatakan Edu, nantinya di lokasi bekas gedung MPP terbakar ini akan tetap dibangun MPP. Namun apakah nanti itu terintegrasi dengan publik nya, seperti ruang terbuka hijau nya, apakah ada alun-alun, ini yang masih dalam tahap perencanaan.

"Ke depan mungkin MPP tapi di combine dengan RTH atau dengan alun-alun, ini masih dalam proses perencanaan, inikan sambil berjalan," sebutnya.

Ia mengatakan, sebenarnya kalau ada uang pembangunan MPP ini bisa dilakukan tahun 2024, tapi karena keterbatasan keuangan, tidak memungkinkan dari APBD.

"Namun kita akan berjuang untuk seperti apa pelaksanaan ini. Karena uangnya cukup lumayan. Kita akan coba apakah bisa melalui Bankeu atau APBN. Untuk sementara hingga dibangun nanti, maka lokasi MPP yang dirobohkan itu akan dikosongkan dulu, dibersihkan dulu," pungkasnya.**