Anggota Komisi I DPRD Riau Suprianto
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Merespon adanya perombakan besar - besaran ASN yang dilakukan oleh Gubernur Riau Edy Natar Nasution, anggota Komisi I DPRD Riau Suprianto mengatakan pihaknya di komisi akan membahas dan mengusulkan rekomendasi terkait hal tersebut.
Untuk diketahui, Pemprov Riau melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat eselon IV, III dan eselon II pada penghujung tahun 2023 lalu.
Bahkan, jabatan Kepala Sekolah SMA/ SMK tidak luput juga terkena bongkar pasang. Mutasi yang dilakukan Gubri Edy Natar Nasution, tidak bisa dinafikan berdampak sejumlah pejabat terkena non job.
"Kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Edy Natar adalah kebijakan ugal - ugalan. Karena perombakan besar terjadi, tentu akan mengganggu stabilitas kerja," ujar Suprianto, Rabu (3/1/2024).
Komisi I juga, kata Suprianto akan memanggil BKD dan Baperjakat untuk mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi sampai terjadi perombakan di penghujung tahun tersebut.
"Kita panggil dulu BKD sama Baperjakat. Kita mau mempertanyakan, mekanismenya. Orang yang ditempatkan sudah sesuai dengan tupoksinya atau tidak," Cakapnya.
Anggota Fraksi PKB ini juga mengatakan pihaknya banyak mendapatkan laporan terkait ugal - ugalan tersebut, karena banyak dugaan main mata dalam mutasi tersebut.
Dugaan dugaan tersebut yang akan didalami oleh komisi I, dengan pertama memanggil BKD dan Baperjakat.
"Jika nanti Komisi I menemukan temuan atas dugaan itu dan memang ada yang melanggar, bisa saja kita akan laporkan ke Irjen Kemendagri untuk menurunkan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan mendalam," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Unik Susanti |
Kategori | : | Riau, Pemerintahan |