PEKANBARU (CAKAPLAH) - Setidaknya 10 daerah dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau saat ini mengalami bencana banjir. Dari 12 Kabupaten/Kota di Riau, hanya Dumai dan Kepulauan Meranti yang tidak banjir.

Banjir yang merendam 10 daerah ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu, potensi banjir juga disebabkan Spillway Gate (Pintu Pelimpah) PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar dibuka sebanyak 5 buah pintu setinggi 60 Cm. Sebab daerah hulu yakni provinsi tetangga yakni Sumatera Barat curah hujan juga cukup tinggi.

Dari 10 kabupaten kota di Riau yang tergenang banjir, sebanyak 43 kecamatan dan 192 desa terendam banjir. Akibatnya 24.268 Kepala Keluarga (KK) dengan 99.812 jiwa terdampak banjir.

Akibat kondisi itu, Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution menggelar rapat darurat untuk penanganan korban banjir yang dialami masyarakat, di Gedung Daerah Riau, Selasa (9/1/2024).

Rapat tersebut dihadiri seluruh Forkopimda Riau dan stakeholder terkait lainnya. Termasuk seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau dan dunia usaha.

"Dengan kondisi itu lah saya mengumpulkan seluruh Forkopimda dan instansi terkait untuk menyikapi kondisi bencana banjir di kabupaten kota. Saya minta seluruh peserta rapat dapat memberi langkah konkret penanganan bencana banjir," kata Gubri.

Dalam kesempatan tersebut, Gubri mengeluarkan arahan yang harus ditindaklanjuti masing-masing stakeholder terkait. Setidaknya ada 11 poin arahan gubernur dalam penanganan bencana banjir yang sifatnya segera.

Berikit arahan Gubernur Riau dalam penanganan bencana banjir di kabupaten kota:

1. Agar terus Memantau kondisi terkini lapangan dan menyebarkan informasi
peringatan (curah hujan, tinggi muka air) dan potensi risiko (wilayah
genangan)

2. Meningkatkan koordinasi dengan TNI/Polri dan seluruh stakeholder terkait
dalam upaya penanganan bencana banjir

3. Selalu memberikan himbauan kepada Masyarakat agar senantiasa
mengawasi aktivitas anak anak di lokasi terdampak banjir

4. Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Riau untuk
melakukan langkah-langkah konkrit guna penanganan kejadian banjir dan
gerakan tanah (longsor)

5. Menyiapkan tempat pengungsian dan evakuasi kelompok rentan serta
mendirikan dapur umum dan Posko Pelayanan Kesehatan

6. Menyiapkan dan Mendistribusikan kebutuhan logistik (pangan, sandang)

7. Mensiagakan peralatan kebencanaan (pompa, perahu, life jacket, tenda, dan
kendaraan operasional) dan Dinas PUPR Provinsi Riau agar menstanbykan
alat berat di lokasi rawan banjir/longsor

8. Membentuk Posko Terpadu Siaga Bencana Hidrometeorologi di Provinsi Riau
dan kabupaten/Kota, Pos Lapangan di lokasi bencana dan penyediaan anggaran BTT untuk Penanganan bencana banjir

9. Agar dilakukan pengaturan proses belajar mengajar (daring/luring) pada Sekolah dan Lembaga Pendidikan yang terdampak banjir

10. Mengimbau kepada seluruh ASN Pemprov Riau, Dunia Usaha, BUMN/BUMD,
Organisasi, NGO/ Lembaga Lembaga donatur untuk ikut berpartisipasi dalam
rangka membantu meringankan beban Masyarakat korban bencana banjir

11. Bupati /Walikota melaporkan dan melakukan evaluasi penanganan bencana
banjir secara berkala atau insidentil kepada Gubernur Riau