PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung ditunjuk sebagai Ketua Caretaker PWNU Riau. Penunjukan dilakukan setelah PBNU tak lagi mengakui kepemimpinan Rusli Ahmad.

Suleman Tanjung yang turun ke Riau, Rabu (17/1/2024) menjelaskan tujuan kunjungannya ke Riau sebagai upaya mempererat silaturahim dengan masyarakat Nahdiyin.

Sebanyak 12 orang ditunjuk sebagai tim Caretaker PWNU Riau, memiliki tugas utama mengawal Konferensi Wilayan (Konferwil) PWNU Riau yang merupakan pemilihan permusyawaratan dan penetapan program kerja NU di masa mendatang.

Sesuai keputusan rapat gabungan suriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember lalu, Suleman Tanjung memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Caretaker.

Selama periode tersebut, dia berencana menjalin hubungan yang baik dengan PCNU dan semua pengurus untuk membangun silaturahim yang kuat dan meningkatkan kemajuan NU di Riau.

"Dalam konteks peraturan PBNU, bahwa jabatan politik tidak boleh tumpang tindih dengan jabatan organisasi NU. Hal ini diuraikan dalam AD ART NU dan peraturan PBNU. Misalnya, calon anggota DPD RI yang merupakan pengurus NU harus mengundurkan diri dari jabatan ketua atau diberhentikan," ujar Ketua Caretaker PWNU Riau, Suleman Tanjung, Rabu (17/1/2024).

Suleman menegaskan bahwa mekanisme penggantian pengurus yang mengundurkan diri telah diatur dengan baik dan PWNU dapat melakukan pleno untuk menentukan penggantinya.

Dia mengklarifikasi bahwa pleno yang dilakukan pada 13 November sebelumnya untuk menentukan Plt yang dilakukan oleh Rusli Ahmad tidak sesuai dengan ketentuan AD ART NU karena tidak mencapai kuorum yang dibutuhkan.

Selain itu, sesuai dengan peraturan, karena Rusli Ahmad merupakan Ketua, maka dalam aturannya yang bersangkutan harusnya mundur dari jabatan karena maju DPD, bukan cuti.

"Maka dengan adanya Caretaker, diharapkan PWNU Riau dapat melanjutkan kepemimpinan yang ada dan memastikan NU tetap berfokus pada tujuan dan program kerja yang lebih baik di masa mendatang," katanya.

Suleman Tanjung menegaskan proses Caretaker ini tidak terkait dengan deklarasi politik Rusli Ahmad yang mendukung Prabowo - Gibram, melainkan merupakan langkah yang diambil setelah Rusli Ahmad maju DPD RI, dan untuk mematuhi aturan hukum.

Poin yang perlu diluruskan adalah bahwa menurut AD ART dan Peraturan PBNU, ketua tanfidzia atau rois yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus mundur, sedangkan pengurus harian yang mundur hanya dianggap cuti.

Dengan penegasan ini, Suleman Tanjung berupaya menjelaskan bahwa proses Caretaker ini murni sebagai langkah tata kelola internal NU dan tidak ada keterkaitan dengan keputusan politik atau dukungan tertentu.

Diberitakan CAKAPLAH.com sebelumnya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau di bawah pimpinan T Rusli Ahmad yang menentukan sikap mendukung calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendapat kecaman dari PBNU memantik kecaman dari PBNU.

Diketahui, PWNU Riau mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo-Gibran Kamis kemarin. Merespon hal itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras tindakan Rusli Ahmad karena masih membuat surat dengan kop dan stempel palsu dengan mengatasnamakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau dan melakukan deklarasi dukungan kepada capres dan cawapres.

Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menjelaskan, PBNU telah membekukan kepengurusan PWNU Riau sejak Desember lalu. Sebagai gantinya, PBNU telah menunjuk Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaiman Tanjung menjadi Karteker Ketua PWNU Riau. Penunjukan Sulaiman sesuai dengan keputusan rapat harian syuriyah dan tanfidziyah pada 16 Desember 2023.

Terkait hal itu, Rusli Ahmad kepada CAKAPLAH.com membantah keras tudingan dari PBNU tersebut. Rusli Ahmad menjelaskan, memang sebelumnya ada surat edaran dari PBNU terkait bagi pengurus NU yang maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) dan Calon DPD hingga calon kepala daerah di Pemilu 2024, jika sudah terdaftar sebagai daftar calon tetap (DCT), diwajibkan untuk cuti dari kepengurusan, dan diperintahkan untuk melaksanakan pleno pengurus untuk menunjuk Pelaksana tugas (Plt).

"Maka kami melaksanakan pleno, sudah mengajukan bapak Hermansyah wakil ketua 1, untuk menjadi Plt ketua, sudah kita kirimkan ke pusat, sudah dari November. Tapi dari pihak PBNU secara lisan menyatakan tidak perlu pakai surat Plt itu, kan hanya dua bulan kata mereka. Namun ya kan administrasi tetap kita ajukan, namun sampai saat ini tidak keluar surat Pltnya," katanya, Jumat (12/01/2024).

"Maka, setelah itu kan beberapa kali saya masih mengatasnamakan Ketua PWNU itu kan tak ada bantahan dar PBNU. Termasuk saya mendapat gelar bapak toleransi kerukunan umat beragama, saat itu juga saya tidak ada mendapat bantahan. Tapi karena saat ini ada nuansa politiknya, dibilang saya sudah di karateker," kata Rusli Ahmad.

Padahal, katanya lagi, satupun pengurus PWNU Riau termasuk dirinya tidak mengetahui adanya pemberitahuan sebelumnya terkait penunjukan karateker. Bahkan kata Rusli, Sulaiman Tanjung sebagai karateker yang disebut oleh Waketum PBNU juga tidak mengetahui bahwa dirinya ditunjuk sebagai karateker.

"Karena apa, karena di dalam surat pemberitahuan itu tidak ada sampai penunjukan karateker ketika pengurus maju Pemilu, yang ada hanya penunjukan siapa Plt, diusulkan ke PBNU. Tapi kan PBNU tidak ada mengeluarkan SK Plt itu. Karena bahasa PBNU itu NU Riau masih membutuhkan sosok pak Rusli Ahmad, kalau seandainya pak Rusli terpilih sebagai DPD RI, kan DPD-nya NU. Itu bahasa mereka, tapi kok sekarang kebakaran jenggot PBNU," tegasnya lagi.

"Sementara saya tahu persis kalau PBNU dan beberapa pengurus di sana yang berpihak kepada Prabowo-Gibran juga. Ya jangan kebakaran jenggot. Menurut saya mendukung ini jangan sembunyi-sembunyi. Karena nahdiyin butuh ketegasan kiai dan pemimpinnya," kata Rusli lagi.

Selain itu, tegas Rusli, dirinya memutuskan mendukung Prabowo-Gibran tidak ujug-ujug, melainkan sudah melalui proses tahapan. Dirinya meminta kepada para kiai siapa yang selalu berpuasa dipersilahkan untuk berpuasa selama 40 hari, salat istikharah, yasinan siapa yang akan dipilih untuk menjadi presiden.

"Supaya Riau akan dipandang jika yang terpilih menjadi presiden, pembangunan ini akan diutamakan. Jangan kita sumber daya alam besar tapi pelengkap penderita terus," cakapnya.

"Nah setelah melewati proses itu, para kiai condong ke Prabowo Gibran karena pertimbangannya khusus Riau, tidak ada sejarahnya presiden (Jokowi) hadir dalam pelantikan pengurus wilayah, cuma Riau. Kemudian hari santri juga di zaman pak Jokowi. Artinya melanjutkan yang sudah ada itu pas untuk mendukung Prabowo-Gibran," tegasnya.

Maka dari itu, kata Rusli, dirinya meminta PBNU untuk konsisten, karena NU itu Samina wa athona. Selain surat tertulis, lisan juga harus diikuti.

"Makanya kita Samina wa athona dulunya sama PBNU. Disebutkan bahwa tak usah diPltkan dulu. Padahal suratnya sudah lama kita usulkan, kenapa gak dikeluarkan, tiba-tiba bahasanya karateker. Mana sah itu. Apa salah saya, kan saya maju DPD, harus cuti, bukan buat kesalahan. Enak saja, kita capek-capek membesarkan NU di Riau ini," tukasnya.

"Warga NU pasti menilai PBNU konsisten tidak. Ini kan karema pilpres aja ini, dulu tak ada persoalan. Biasa saya bawa nama PBNU, tak ada komplain. Sekarang berubah," tambahnya.