PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat, menyoroti pentingnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menangani buruknya infrastruktur kota.

Menurutnya, kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, seperti jalan rusak dan sistem drainase yang tidak optimal, menjadi penyebab utama banjir di Kota Pekanbaru saat musim hujan.

"Pemko Pekanbaru harus bersinergi dengan Pemprov Riau dalam memprioritaskan penanganan banjir ini. Kolaborasi yang bijaksana antara kedua pihak sangat diperlukan," ujar Ade Hartati, Sabtu (16/03/2024).

Dengan anggaran terbatas yang dimiliki Pemko Pekanbaru, Ade menilai, penyelesaian masalah infrastruktur dan banjir dapat dilimpahkan kepada Pemprov Riau.

"Kolaborasi dengan Pemrov Riau akan membantu mengatasi kendala anggaran dan kewenangan yang selama ini menjadi hambatan. Dengan demikian, kita dapat melihat kemajuan setiap tahun dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," paparnya.

Diharapkan, melalui pendekatan kolaboratif antara Pemko Pekanbaru dan Pemprov Riau, akan terjadi progres signifikan dalam memperbaiki infrastruktur kota dan mengatasi masalah banjir yang telah lama mengganggu warga Pekanbaru.

"Kami berharap setiap tahun akan ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam penanganan banjir dan perbaikan jalan rusak," tutupnya.

Pada waktu yang lalu, Kota Pekanbaru mengalami genangan banjir akibat hujan deras yang singkat. Beberapa jalan protokol dan pemukiman masyarakat terdampak, termasuk Jalan Jenderal Sudirman, jalan Kaharuddin Nasution, Jalan Pahlawan Kerja, dan beberapa titik lainnya.**