Ilustrasi/int
|
(CAKAPLAH) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Ketua DPR Setya Novanto atas kasus korupsi e-KTP. Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin meyakini, kondisi yang dialami Novanto tidak akan mengganggu persiapan Pilkada 2018.
"Kan kalau itu tidak ada masalah. Selama ini juga itu ditandatangani ketua harian. Rekomendasi boleh," kata Mahyudin di Kepulauan Riau, akhir pekan kemarin.
Menurutnya, kepemimpinan di Partai Golkar bersifat kolektif kolegial. Jadi, ketika ketua umum berhalangan maka persetujuan soal calon kepala daerah yang akan diusung partai bisa diteken oleh Ketua Harian dan Sekjen Partai Golkar.
"Nah ada beberapa daerah yang sata lihat kemarin seperti Sulawesi Tenggara, itu yang tandatangan Pak Nurdin Halid (Ketua Harian PG) dan Pak Idrus Marham (Sekjen PG). Jadi, tidak ada masalah itu," tegasnya.
Tak hanya persiapan pilkada, Mahyudin juga yakin kasus yang membelit sang ketua umum juga tidak berdampak terhadap keterpilihan jagoan mereka di Pilkada. Bahkan, Wakil Ketua MPR ini memprediksi walaupun Golkar diterpa isu korupsi masih bisa memenangkan 60 persen di Pilkada Serentak 2018.
"Walaupun ada kejadian Mas Nov seperti ini misalnya, tapi calon kami di daerah sangat kuat di masyarakat ya pasti terpilih," ujar Mahyudin.