PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, divonis 4 penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru terkait kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Pemkab Bengkalis ke BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Putusan itu lebih ringan dari vonis di tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

"Dalam putusan hakim tinggi, terdakwa Herliyan Saleh dihukum pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan," ujar Panitera Muda (Panmud) Tipikor pada PN Pekanbaru, Denni Sembiring, Senin (5/6).

Putusan itu berdasarkan hasil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang diketuai Mulyanto SH MH, dibantu hakim anggota  KA Syukri SH MH dan H Yusdirman SH MH. Vonis itu lebih ringan dua tahun dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Joni SH MH.

Sebelumnya, di tingkat pertama, Herliyan Saleh divonis 6 tahun penjara, dan denda Rp200 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Ia tidak dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara akibat penyertaan modal itu sebesar Rp265  miliar karena dibebankan pada pihak penerima aliran dana.

Hukuman penjara untuk Herliyan itu sama dengan tuntutan JPU dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Herianto SH. Sementara beban denda dalam tuntutan JPU untuk Herliyan Saleh sebesar Rp300 juta atau subsidair 3 bulan kurungan.

Dalam perkara ini, Herliyan Saleh terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Kami akan beritahukan putusan ini kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya dan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Apakah menerima putusan banding atau akan menyatakan kasasi," jelas Denni.

Kasus berawal ketika Pemkab Bengkalis menganggarkan dana Rp300 miliar pada APBD 2012 untuk pembangunan dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Lubuk Bakul, Pinggir. Dalam pelaksanaannya, PT BLJ mengalirkan dana pada anak perusahaannya.

Ada 165 aliran dana. Nominal dana yang dialirkan mulai dari jutaan rupiah sampai miliaran, baik dalam  bentuk investasi dan beban operasional yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTU.

Selain  itu, juga ada  aliran dana bagi berbagai kegiatan lain seperti modal kerja pada perusahaan motor gede di Jawa Barat. Selanjutnya, investasi pada sektor property, minyak dan gas (migas) serta sejumlah sektor lain yang diduga menyimpang dari Peraturan Daerah (Perda) Penyertaan Modal.

Sebelumnya, perkara ini juga menyeret Direktur Utama PT PBJ,  Yusrizal Andayani, dan staf keuangan, Ari Suryanto. Makamah Agung (MA) RI  dalam putusan Nomor.263 K/Pid.Sus/2016 tanggal   16 Mei 2016 memutuskan menolak kasasi yang diajukan Yusrizal. Ia dihukum 9 tahun penjara, denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan kurungan.

Yusrizal juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara Rp11.356.579.125. Uang tersebut bisa diganti hukuman penjara selama 3 tahun.

Untuk Ari Suryanto, divonis penjara 8 tahun, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dikenakan membayar uang pengganti Rp400 juta, subsider 8 bulan penjara.

Kasus ini juga melibatkan Burhanuddin selaku mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, Mukhlis selaku Kepala Inspektorat Bengkalis dan Ribut Susanto selaku Komisaris PT BLJ. Ditingkat pertama mereka  dihukum penjara 3 tahun 4 bulan (3,4 tahun), didenda Rp50 juta atau subsider 2 bulan kurungan.