JAKARTA (CAKAPLAH) - Organisasi sayap PDI-P, Banteng Muda Indonesia (BMI) berencana melaporkan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke polisi terkait pidatonya di Balai Kota malam kemarin yang mengandung kata-kata pribumi.

"Kami dari Banteng Muda Indonesia Jakarta, hari ini datang konsultasi dengan pihak polisi Polda Metro Jaya untuk melaporkan saudara Anies Baswedan terkait pidato yang kemarin disampaikan," ujar Wakil Ketua Bidang Hukum BMI DKI Jakarta Ronny Talapessy di Mapolda Metro Jaya, Selasa (17/10/2017).

Ronny menjelaskan, ucapan Anies itu tak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998. Instruksi Presiden itu untuk melarang penggunaan kata pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, hingga penyelenggaraan pemerintah. "Kita bicara konteks hukum karena memang persoalan pidato dari Bapak Anies Baswedan ini yang akan menjadi bola liar, maka kita perlu melaporkan sesuai UU 40/08 dan tidak sesuai Inpres 26/98," ucap dia.

Dalam membuat laporan ini, BMI membawa bukti transkip dan video Anies saat berpidato di depan warga di Balai Kota, Senin malam. Namun, laporan ini tidak diterima oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mengarahkan BMI agar membuat laporannya di Bareskrim Mabes Polri. "Berdasarkan alat bukti yang kita bawa sudah (terpenuhi). Ini hanya masalah yurisdiksi saja karena kewenangan ini lebih tepat saran dari beliau-beliau di Polda Metro Jaya, ke Mabes Polri," kata dia.

Pada saat menyampaikan pidato politik, Senin (16/10/2017) malam, Anies menceritakan sejarah panjang Republik Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti Sumpah Pemuda, perumusan garis besar Republik Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan.

Anies mengatakan, setiap sudut di Jakarta menyimpan sejarah, sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta yang merupakan kisah pergerakan peradaban manusia. Menurut Anies, berakhirnya penjajahan yang pernah terjadi di Jakarta selama ratusan tahun harus dijadikan momentum bagi pribumi melakukan pembangunan dan menjadi tuan rumah yang baik. "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies, Senin malam.

Kemerdekaan di Indonesia, kata Anies, direbut dengan usaha sangat keras sehingga alam kemerdekaan harus dirasakan semua warga.

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pidato pertama Anies Baswedan usai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah dalam konteks sejarah, bukan diskriminatif. "Pidatonya bicara tentang kolonial, konteksnya kan sejarah dia menceritakan. Jadi jangan hanya potong satu kata, dalam konteks apa dia bicara. Jadi dia bicara konteks sejarah tidak bicara diskriminatif," kata Wapres saat konferensi pers di kantor Wapres di Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Wapres menyatakan hal tersebut menanggapi pidato Anies seusai dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (16/10). Namun menurut Wapres, akan salah jika dikatakan jangan memberikan kesempatan. "Kan tidak salah kalau dia mau bicara kalo konteksnya sejarah. Kalau katakan sudah kalian jangan kasih kesempatan, nah itu salah," tambah Wapres.

Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta pidato Anies tak dijadikan kontroversi. "Semangat yang dibangun tentu bukan semangat dikotomi yang disebut sebagai pribumi atau bukan pribumi. Karena semangat besar beliau ingin jadi pemimpin semuanya, dalam semangat rekonsiliasi," kata Hidayat di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Hidayat menyebut Presiden Jokowi pernah juga menggunakan istilah pribumi saat berbicara tentang lapangan kerja. Wakil Ketua MPR ini menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pun pernah menggunakan istilah 'pribumi' dalam pidatonya.

"Dalam konteks yang disampaikan Pak Jokowi tentang lapangan pekerjaan untuk pribumi dan yang disampaikan Bu Mega pendidikan untuk pribumi. Apakah Pak Jokowi dan Bu Mega ingin memecah belah bangsa?" ulas Hidayat.

"Kalau beliau (Jokowi dan Mega) tidak (dianggap memecah belah), kenapa Pak Anies seperti memecah belah," imbuhnya.

Tanpa menyebut lebih jelas soal pernyataan Jokowi dan Mega, Hidayat meminta publik membandingkan pernyataan Anies dengan kedua tokoh itu. Menurutnya, pernyataan Anies ataupun Jokowi dan Mega tak seharusnya dijadikan kontroversi.

"Kenapa kalau Pak Anies yang bilang jadi kontroversi, menurut saya ini jadi bagian yang belum move on dari pilgub yang dulu. Mestinya sekarang kita berada dalam kondisi baru di mana gubernurnya ingin menjadikan rekonsiliasi dan kebersamaan. Akan lebih bijak kalau beliau menjelaskan pernyataan ini sebagaimana Pak Jokowi dan Bu Mega menjelaskan hal ini," ujar mantan Ketua MPR ini.