TELUK KUANTAN (CAKAPLAH) - Edyanus Herman Halim selaku pemangku adat Kabupaten Kuantan Singingi yang bergelar Datuak Bisai menanggapi perseteruan antara Bupati Kuantan Singingi Mursini dan Wakil Bupati Halim yang membuat heboh akhir-akhir ini.

Kisruh antara kedua pemimpin di Kabupaten Kuansing ini awalnya mencuat dari masalah pelantikan pejabat dan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Baca: Dituding Tak Komit Bayar Utang Pilkada, Bupati Kuansing segera Bertemu Halim

Dalam pelaksanaan pelantikan tersebut, Wabup Halim mengaku tidak dilibatkan sehingga merasa tidak dihargai dan mengakibatkan merembet kepada permasalahan komitmen saat Pilkada dan soal utang-piutang dana pilkada saat mereka maju di Pilkada 2015 silam yang hingga saat ini belum tuntas.

"Seharusnya permasalahan ini diselesaikan secara baik-baik tanpa harus menjadi konsumsi publik," ujar Edyanus kepada wartawan ketika dimintai tanggapannya melalui sambungan telepon, Kamis (1/2/2018).

Ekonom dan akademisi Riau ini juga sangat menyayangkan dengan adanya perselisihan kedua pemimpin pilihan masyarakat Kuansing ini.

Baca: Bupati dan Wabup 'Berseteru', Tokoh Muda Kuansing Mengecam

"Bupati dan Wabup harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau masalah seperti ini bisa didudukkan berdua. Tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat. Apalagi masalah pelantikan dan masalah pencalonan terdahulu. Sangat disayangkan hal ini sampai menjadi perbincangan di Riau," ujarnya.

Sebagai bupati dan Wabup, lanjut Edyanus, hendaknya menjadi negerawan yang bisa membuat masyarakat tenang menjalani kehidupan. Jangan mengedepankan hal-hal yang akan berpolemik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi permasalahanya dicampur dengan urusan pribadi.

"Secara pribadi saya melihat hal ini berawal dari persoalan pelantikan yang berakhir dengan disinggungnya dana Pilkada. Kalau pelantikan itu haknya Bupati. Kalau soal komunikasi, ya terserah mereka berdua. Namun, kalau soal dana Pilkada, ini sudah diluar konteks. Karena sudah urusan pribadi Bupati dan Wabup," tegas Edyanus.

Edyanus menambahkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan dana Pilkada, tidak bisa diselesaikan dalam pemerintahan. "Ranahnya tentu berbeda. Kalau memang ada penjanjian sebelumnya, dan tidak mencapai kesepakatan, kan bisa diproses kepolisian," ujar Edyanus.

Masyarakat Kuansing yang ada di Pekanbaru yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Kabupaten Kuantan Singingi (IKKS) berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama antara bupati dan Wabup untuk mencari penyelesainya.

"Malam nanti kami rapat IKKS, kami juga akan membahas masalah yang terjadi antara Bupati dan Wabup. Kalau diminta, kami juga siap untuk membantu mencari jalan keluarnya," kata Edyanus.