PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) uji sahih Rancangan Undang Undang tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Fakultas HUkum Universitas Islam Riau.

FGD yang dibuka Rektor UIR Prof Dr H Syafrinaldi, SH MCL, Jum'at siang (6/7/2018) itu, direspon positif oleh Civitas Akademika UIR.

"Rancangan Undang Undang ini telah lama ditunggu masyarakat mengingat masih terjadinya pro dan kontra atas kedudukan hukum adat di tengah masyarakat. Walau UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan lain mengakui kedudukan hukum adat namun pelaksanaannya tidaklah mudah karena posisi hukum adat yang selalu berhadapan dengan hukum positif Indonesia. Kita berterima kasih kepada DPD RI telah menginisiasi lahirnya RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum  Adat. Semoga rancangan undang-undang ini dapat ditetapkan menjadi undang-undang," kata Prof. Syafrinaldi.

FGD RUU Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ini dilaksanakan DPD RI di tiga wilayah. Wilayah
Barat di UIR Pekanbaru, wilayah tengah di Pontianak dan Timur di Lombok.

Anggota DPD yang hadir dalam FGD ini adalah Nofi Candra, SE (Wakil Ketua Panitia Perancang UU asal Sumatera Barat), Intsiawati Ayus, S.H., M.H (Riau), Hj. Denty Eka Widi Pratiwi, SE., MH (Jawa Tengah), Rafli (Aceh), Herry Erfian, ST (Babel), Ir. H. Abdul Jabbar Toba (Sultra), Riri Damayanti John Latief, S.Psi (Bengkulu), Dedy Iskandar Batubara S.Sos, SH, MSP (Sumut) dan Djasarmen Purba, SH (Kepri).

Dari Fakultas HUkum hadir pula Dr. Admiral SH, MH (Dekan), Dr. Surizki Febrianto, SH, MH (Wakil Dekan I), Dr. Rasyidi Hamzah, SH, MH (Wakil Dekan II), S. Parman SH, MH (Wakil Dekan III), Abdul Hady Anshari, SH, MH sebagai pembicara, ketua-ketua departemen, sejumlah dosen dan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UIR.

Selain itu hadir pula FX. Sumarja, Ricca Anggraini sebagai Staf Ahli DPD dan sejumlah staf sekretariat sebagai pendamping.

Anggota DPD RI, Intsiawati Ayus mengakui bahwa pengaturan tentang hak ulayat masyarakat hukum adat masih tersebar di berbagai sektor peraturan perundang-undangan dan hingga kini, belum diatur secara komprehensif. Hal ini, kata senator asal Provinsi Riau ini, menimbulkan berbagai masalah seperti timbulnya perbedaan penafsiran pengaturan dalam pelaksanaannya sehingga membuat perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi lemah.

"Hak ulayat kewilayahan yang dimiliki masyarakat hukum adat masih terdiri dari berbagai macam peraturan yang memerlukan unifikasi agar dapat memberikan kejelasan dalam proses pelaksanaannya. Misalnya hak ulayat yang diatur oleh Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria masih belum secara tegas mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat," tegas Intsiawati Ayus.

Begitupun masalah lainnya. Dijelaskan alumni Fakultas HUkum UIR ini, ketidakpastian batas-batas wilayah atau tanah adat sering kali menjadi pemicu konflik dalam rangka pemanfaatan tanah baik oleh pemerintah maupun pihak di luar masyarakat hukum adat, sebab belum ada data yang terkait tanah adat secara nasional.

"Masih kurangnya pemahaman terhadap perbedaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berdimensi publik privat dan tanah ulayat yang berdimensi privat sebagai akar memahami hubungan antara masyarakat adat dengan wilayahnya maupun hubungan dengan pihak di luar kelompok masyarakat hukum adat itu sendiri. Karenanya kita ingin menghadirkan UU Hak Ulayat  Masyarakat Hukum Adat secara komprehensif," ungkap Intsiawati Ayus.

Hal serupa juga ditegaskan Nofi Candra. Menurut Wakil Ketua Panitia Perancang UU ini, disebabkan masih terdapatnya masalah-masalah yang terkait dengan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat ini, DPD RI berinisiatif menyusun RUU tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. "Pokok-pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini meliputi Pengakuan dan Pengukuhan, Pemberian Hak Atas Tanah di Atas Hak Ulayat, Peralihan dan Pembebanan, Ganti
Kerugian dan Hapusnya hak ulayat," ujar senator asal Sumbar ini.

DPD berharap, dengan terbentuknya pengaturan atas hak ulayat masyarakat hukum adat dapat mewujudkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat atas hak ulayatnya, serta mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum hak ulayat masyarakat adat.