SELATPANJANG (CAKAPLAH) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018 Kepulauan Meranti telah disahkan sebesar Rp1,109 triliun. Angka ini turun sekitar Rp68,2 miliar dari target Rp1,178 triliun.

Pengesahan APBD-P 2018 Kepulauan Meranti berlangsung di Balai Sidang DPRD Jalan Dorak Selatpanjang, Jumat (28/9/2018).

Adapun rincian APBD-P 2018 Kepulauan Meranti yang telah disahkan sebagai berikut:

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2018 sebesar Rp1.109.959.100.614. Turun sebesar Rp68.241.607.758 dari target sebelumnya sebesar Rp1.178.200.708.372.

Rinciannya:
a. PAD sebesar Rp80.462.656.454, turun sebesar Rp697.343.546 dari sebelumnya Rp 81.160.000.000.

b. Dana Perimbangan sebesar Rp816.823.957.398, turun sebesar Rp35.548.934.602 dari sebelumnya Rp852.372.892.000.

c. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp212.672.486.762, turun sebesar Rp31.995.329.610 dari sebelumnya Rp244.667.816.372.

d. Kebijakan perubahan belanja daerah tahun 2018 sebesar Rp1.088.116.496.645, turun sebesar Rp42.699.917.226 dari sebelumnya Rp1.130.816.413.871.

e. Kebijakan perubahan pembiayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp7.157.396.031 turun sebesar Rp7.842.603.969 dari sebelumnya Rp15.000.000.000.

Adapun beberapa catatan dari pihak legislatif (Banggar) terhadap APBD-P 2018 yang dibacakan Yekti Handayani antara lain:

1. Penurunan PAD Kepulauan Meranti sebesar Rp660 juta lebih harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, perlu dilakuan usaha serius dalam menggali potensi pendapatan daerah lainnya.

2. Penurunan dana perimbangan sebesar Rp35 miliar lebih dan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp31 miliar lebih harus disikapi dan diantisipasi pada pengaggaran tahun berikutnya. Sehinggga tidak mempengaruhi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Merekomendasi target secara lebih realisatis agar sisa perhitungan tahun sebelumnya didapat angka valid dan realistis dan sisa anggaran tahun sebelumnya dapat menutupi defisit anggaran tahun berjalan.

4. Merekomendasikam anggaran terhadap pegawai honorer dan hibah guru agama Kemenag dapat menjadi catatan penting bagi pemerintan untuk tetap dianggarankan. Agar tidak menimbulkan rasa was-was dan ketidakpercayaan masyarakat.

"Hal itu penting karena para honorer ini tak lain adalah putra-putri Meranti dan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat," ujar Yekti.

Terakhir, Banggar DPRD Meranti mengucapkan apresiasi kepada Pemda Meranti yang tidak merumahkan tenaga honorer dengan tetap menganggarkan gaji honorer dalam APBD.

Baggar berharap beberapa catatan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh Pemda. Sebab, rekomendasi dan catatan itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari persetujuan pengesahan APBD-P tahun 2018.

Menyikapi pengesahan tersebut, Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pihak Eksekutif dengan Legislatif dalam menangkap aspirasi yang dibutuhkan oleh rakyat. Apa yang diputuskan merupakan semangat dalam rangka memperbaiki nasib Meranti kedepan menjadi lebih baik lagi.

Mengenai catatan dewan kepada Pemda Meranti, dikatakan H Said Hasyim lagi, akan ditindaklanjuti, seperti peningkatan PAD dengan tidak memberatkan rakyat. Selanjutnya akan berupaya mengantisipasi kekurangan transfer dana dari pusat dan provinsi.

Besar harapan Said Hasyim dengan terbukanya isolasi daerah akan dapat mendongkrak investasi dan menggeliatnya ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Begitu juga tentang honorer. Pemkab Meranti meski sulit akan tetap berkomitmen tidak merumahkan honorer yang lebih kurang berjumlah 4.000 orang lebih. Namun dengan catatan pegawai honor harus jelas kerja dan kinerjanya. Karena saat ini Pemda Meranti tengah melaksanakan kegiatan menggunakan pendekatan SAKIP.

Begitu juga sebaliknya pegawai santai-santai semua kerjaan diberikan kepada honorer. "Kita sepakat tidak memberhentikan honorer asalkan jelas kinerjanya. Agar sesuai dengan ruh dan tidak mencederai hati masyarakat," kata Said Hasyim.

Begitu juga guru honorer Kemenag, Pemda Meranti komit menjadikan Meranti sebagai negeri Madani yang mengutamakan pendidikan agama. Namun pola pembayaran honor menurut Said Hasyim harus jelas jangan sampai mubazir dan tidak efektif.

"Jangan sampai satu guru hanya mengajar empat murid. Terlalu banyak guru, saya sangat berpendapat membantu para guru agama ini," ucapnya.

Paripurna Jumat siang itu dihadiri Wakil Ketua DPRD Meranti H Taufikurrahman dan Muzamil.

Terlihat juga para ketua dan anggota fraksi. Ketua komisi dan anggota DPRD, perwakilan Koramil 02 Tebingtinggi, Sekwan Meranti Drs Irmansyah MSi, Kepala Bappeda Meranti H Maamun Murod, Kepala Badan Pengelola Keuangan Drs Bambang Supriyanto MSi dan jajaran pejabat eselon II, Kepala Bagian Humas Pemkab Meranti Hery Saputra SH, Kabag Kesra Drs Husni Gamal dan Jajaran pejabat eselon III serta undangan lainnya. (Adv/Advertorial)