PEKANBARU (CAKAPLAH) - Suara Syahroni Hidayat, terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif di BRI Agro Pekanbaru, terdengar serak saat membacakan pembelaan atau pledoi atas kasus yang menjeratnya. Sambil terbata, eks Kepala Cabang (Kacab) BRI Agro Pekanbaru itu meminta hakim memberikan hukuman seringan-ringannya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru, menuntut Syahroni dengan hukuman 2 tahun penjara. Atas tuntutan itu, Syahroni melalui penasehat hukum, Rafni Narti SH dan Dien Zurinda SH, mengajukan pembelaan.

Syahroni dalam plodei tertulisnya di hadapan mejelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyebutkan, perkara yang menjeratnya terlalu berat. Sejak ditangkap oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di rumahnya di Komplek Perumahan Johor Indah Permai II, Medan, pada Rabu 1 Agustus 2018 lalu, Syahroni terpisah dari keluarganya.

Satu hari kemudian, Syahroni dibawa ke Pekanbaru. Dia disebut masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kabur dari panggilan kejaksaan. Padahal, menurutnya, sekali pun tidak pernah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

"Di Pekanbaru, digelar konfres di depan wartawan disebut sebagai DPO. Saya terkejut karena tak pernah sekali pun terima surat. Sejak bekerja di BRI Agro Pekanbaru, keluarga saya tinggal di Perumahan Johor Indah Permai di Medan. Sekali sebulan saya pulang. Saya aktif sebagai pengurus masjid dan lingkungan masyarakat. Melihat hal itu, tidak mungkin bagi BRI Agro dan pihak kejaksaan sulit mencari saya," tutur Syahroni, Selasa (12/2/2019).

Syahroni mengakui kelalaiannya hingga memberikan kredit terhadap 18 debitur yang diajukan Jauhari Y Hasibuan. Jauhari sudah meninggal saat proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru.  

"Saya percaya mereka (Jauhari) tak akan merugikan saya maupun mereka sendiri tapi kenyataannya begini tapi semua sudah terjadi. Saya tak ingin berpolemik. Saya hanya mohon majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya," kata Syahroni.

Pledoi juga dibacakan penasehat hukum, Rafni Narti dan Dien Zurinda.  Analisa dan pertimbangan atas pemberian kredit oleh Syahroni dibeberkan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai Bambang Myanto.

Disebutkan, Syahroni kenal baik dengan Jauhari yang menjabat salah satu general manager di PTPN V sekaligus Ketua Koperasi PTPN V. Jauhari mengajukan kredit pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk 18 debitur  yang merupakan karyawan PTPN V.

Pemberian kredit disetujui dengan pertimbangan BRI Agro Pekanbaru bergerak di bidang perkebunan, nasabahnya mayoritas karyawan PTPN V dan selama ini mempunyai penilaian bagus. "Terdakwa hanya berniat membantu karyawan PTPN V," kata Rafni.

Untuk agunan, diserahkan SKGR lahan kebun sawit di daerah Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Lahan tersebut ada tapi masih dalam proses sertifikasi. "Tidak ada niat kredit akan macet karena Jauhari mengatakan pembayaran dari hasil produksi perkebunan," kata Rafni.

Atas pencairan kredit tersebut, Jauhari memberi uang Rp50 juta kepada Syahroni. Awalnya, Syahroni menolaknya tapi karena terus dipaksa dan sebagai ucapan terima kasih, akhirnya uang tersebut diterima.

Uang itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru saat proses penyidikan. "Kami sepaham dengan JPU yang menyebutkan uang Rp50 juta sebagai uang pengembalian. Uang dirampas untuk negara dan kerugian negara dibebankan kepada Jauhari," tutur Rafni.

Untuk itu, penasehat hukum memohon majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya terhadap Syahroni. Apalagi terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak terkait atas kelalaian dan ketidak hati-hatiannya dalam pencairan kredit.

"Terdakwa menyesal karena telah lalai, selama ini bersifat kooperatif, memiliki tanggungan keluarga, dan berusia lanjut. Memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya," harap Rafni.

Berdasarkan dakwaan JPU, perbuatan terdakwa terjadi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Terdakwa memberikan kredit dalam bentuk modal kerja untuk pembiayaan danpemeliharaan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam,

Agunannya adalah lahan kelapa sawit seluas 54 hektare yang terdiri dari 27 persil dalam satu hamparan. Ternyata, SKGR ini tidak dikuasai oleh pihak bank karena suratnya berada di tangan seorang oknum pegawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul dan saat ini lahan masuk daerah Kampar.

Dari total kredit senilai Rp4,050 miliar, debitur dapat dengan jumlah bervariasi yaitu Rp150 juta dan Rp300 juta. Jangka waktu kredit selama 1 tahun, dan jatuh tempo Februari 2010, dan diperpanjang beberapa kali sampai dengan 6 Februari 2013.

Sejak tahun 2015, terhadap kredit tersebut dikategorikan sebagai kredit bermasalah (non performing loan) sebesar Rp3.827.000.000. Jika dihitung bunga dan denda, total kerugian negara mencapai Rp5,3 miliar.