Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Keberadaan BUMD di Riau yang tidak banyak memberikan pemasukan daerah menjadi perhatian DPRD Riau. Agar ke depan BUMD memberikan profit untuk daerah, maka perlu orang-orang yang profesional mengelala bada usaha pemerinta tersebut.
Sejauh ini, kalangan dewan melihat ada beberapa BUMD dianggap hanya menghabiskan APBD Riau saja tanpa ada memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman atau akrab disapa Dedet menilai bahwa BUMD di Riau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan ia khawatir jika perusahaan daerah ini hanya dijadikan tempat berkumpulnya pensiunan pejabat.
"BUMD mestinya tidak lagi dipenuhi orang-orang pensiunan. Mereka diletakkan ke posisi penasehat saja, sedangkan di level manajer harus ditempatkan oleh orang yang berkompeten," sebut Dedet, Sabtu (14/7/2018).
Dedet juga tidak ingin penempatan posisi penting di BUMD diserahkan ke orang luar. Namun penting juga untuk tidak menempatkan pensiunan pejabat, apalagi kroni-kroninya di jabatan tersebut.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan dengan ditempatkannya orang yang berkompeten di BUMD, maka perusahaan terebut akan bisa bersaing. Termasuk dengan BUMD di Pulau Jawa yang telah dikelola secara profesional.
"Kehadiran BUMD sendiri hendaknya dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni penambah PAD," ungkap Dedet.
Saat ini ada tiga BUMD yang konsisten menjalankan perannya sebagai pendulang pendapatan darerah. Perusahaan tersebut yakni Bank Riau Kepri, Bumi Siak Pusaka dan BUMD Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Sementara BUMD lainnya dianggap belum maksimal menyumbang PAD.
Penulis | : | Abdul Latif |
Editor | : | Ali |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |