PEKANBARU (CAKAPLAH) - Hingga masuk periode triwulan ketiga 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru mampu menyerap anggaran daerah sebesar 32 persen dari total belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp10,3 triliun.

Sementara anggaran yang telah dihimpun dan masuk ke kas daerah hingga periode ini telah mencapai 45 persen dari target pendapatan tahun 2018 sebesar Rp9,2 triliun.

Demikian disampaikan Ketua Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman kepada CAKAPLAH.com, Jumat (27/7/2018) di Pekanbaru.

Usman menilai, kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Pemprov Riau cenderung lamban membelanjakan anggaran untuk kepentingan publik.

Lebih lanjut dia menyampaikan, realisasi pendapatan daerah Riau per Juni 2018 baru mencapai 45 persen atau 4,2 triliun dari target pendapatan sebesar Rp9,2 triliun. Sebagian besar pendapatan yang telah masuk ke kas daerah berasal dari dana perimbangan yaitu mencapai Rp2,4 triliun atau 46 persen dari target yang direncanakan.

"Sementara untuk PAD menunjukkan realiasi yang lebih rendah baru mencapai Rp1,7 triliun atau 46 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp4,5 triliun," paparnya.

Usman menilai, realisasi belanja langsung ini 80 persennya atau Rp771,7 miliar yang terserap untuk belanja barang jasa, sementara untuk belanja modal terserap sebesar Rp196,9 miliar atau 20 persen.

"Dari angka Rp771,7 miliar belanja barang jasa yang terserap, salah satu kegiatan yang sudah laksanakan untuk perjalanan dinas sebesar Rp92,8 miliar atau sama dengan 22 persen dari total belanja perjalanan dinas tahun 2018 sebesar Rp426,1 miliar, baik itu perjalanan dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri," terangnya.

Berdasarkan data APBD 2018, terdapat 12 OPD yang mengelola pagu anggaran sebesar Rp5,6 triliun belanja daerah Provinsi Riau.

Namun menurutnya, kinerja penyerapan anggaran di 12 OPD tersebut masih Dinas Pendidikan, mengelola belanja daerah sebesar Rp2,05 triliun sementara realisasi anggaran baru mencapai 26 persen. Dinas PU PR mengelola anggaran sebesar Rp1,2 triliun baru terealisasi 21 persen.

Bahkan terdapat OPD yang baru merealisasikan anggaran 8 persen. Dinas-dinas tersebut merupakan OPD yang melaksanakan program-program kegiatan yang dekat dengan kepentingan publik.

Untuk itu, Fitra minta pemerintah perlu meningkatkan kinerja anggaran dari masing-masing OPD untuk menggesa beberapa kegiatannya yang menyangkut kepentingan publik.

"Jadi pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum bekerja maksimal dalam pelaksanaan program sangat rendah dengan rata-rata penyerapan anggaran 25 persen dari anggaran yang diposkan kegiatan dan anggaran yang menjadi kewajibannya," tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menjawab santai. Untuk realisasi tidak ada masalah lagi bagi Pemprov Riau.

Menurutnya untuk serapan APBD tak perlu diragukan lagi. Karena yang menjadi masalah sekarang ini bagi Pemprov Riau bukan lagi serapan atau sisa anggaran yang sampai triliunan.

"Sekarang ini masalahnya uangnya itu yang kurang. Sekarang belanja cepat dan realisasi cepat, artinya kinerja dari OPD yang menangani infrastruktur sudah sangat bagus," cakapnya.